Beredar kabar bila Indonesia dukung militer Myanmar terkait pemilu baru pasca kudeta militer di negara tersebut. Kabar itu dipicu dari pemberitaan media asing dan berujung aksi demo masyarakat
Melansir Antara, berita yang dirilis oleh Reuters pada Senin (21/2/2021) itu telah memicu aksi unjuk rasa di depan Gedung KBRI Yangon pada Selasa (22/2/2021), oleh warga Myanmar yang menentang kudeta militer dan menolak adanya pemilu baru.
Seorang pengguna Twitter, Hnin Zaw, mengunggah foto-foto terkait aksi unjuk rasa di depan KBRI Yangon, Selasa.
Dalam foto yang ia bagikan, para demonstran berdiri di depan gedung KBRI sambil memegang spanduk yang antara lain bertuliskan “Kami tidak perlu pemilu lainnya” dan “Kami ingin pemerintah terpilih kami kembali” yang disertai dengan tagar “Hormati suara kami”.
Protests have erupted at the #Indonesia embassy Yangon this morning following news reports that the country is campaigning among ASEAN members “to support a new election which the illegal military council has called for” #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/pUFVCdn60h
— Hnin Zaw (@hninyadanazaw) February 23, 2021
Beberapa warga Myanmar juga memberikan beberapa cuitan terkait foto tersebut.
"Kami warga Myanmar 100% tidak setuju dengan #indonesian," cuitnya.
Baca Juga: Kemenparekraf Berharap Program Modest Fashion Founders Fund 2021 Dilirik Investor
Namun Kementerian Luar Negeri RI membantah pemberitaan tersebut, apalagi setelah kudeta terhadap pemerintahan sipil negara itu pada 1 Februari lalu.
“Saya membantah adanya plan of action (rencana aksi—red). Itu sama sekali bukanlah posisi Indonesia,” kata Juru Bicara Kemlu RI Teuku Faizasyah, merujuk pada rencana aksi pemilu baru yang diberitakan Reuters tengah didorong oleh Indonesia untuk disetujui oleh negara-negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
Sebaliknya, Faizasyah menegaskan, Menlu RI Retno Marsudi sedang berupaya melakukan konsultasi dan mengumpulkan pandangan dari negara-negara ASEAN, sebelum pelaksanaan pertemuan khusus para menlu ASEAN untuk membahas krisis politik di Myanmar.