Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan (Gerbang Tani) Kalbar meminta pemerintah pusat untuk tidak melakukan impor beras. Kebijakan tersebut dinilai tidak populis.
Para petani meminta pemerintah memikirkan kembali soal rencana impor beras tersebut. Rencana impor beras tersebut dikhawatirkan bisa berdampak pada semangat para petani padi.
"Harus dipikirkan kembali apakah kebijakan itu diteruskan atau tidak karena kondisi ini jelas akan menyengsarakan petani. Apabila rencana tersebut direalisasikan maka akan berdampak pada semangat para petani padi," kata Ketua Gerbang Tani Kalbar, Heri Mustari di Pontianak, Kamis (11/3/2021).
Hal seperti ini sebenarnya pengulangan dari impor sebelumnya dan sudah selayaknya pemerintah melihat kembali kondisi impor jika berbicara soal penguatan kedaulatan pangan dalam negeri.
“Jangan mencari jalan pintas. Kebijakan impor sebelumnya sudah jelas dampaknya bagi petani dan hal seperti ini tidak perlu terulang jika pemerintah mampu mendorong peningkatan produksi dan produktivitas,” ujar Heri.
Heri meminta pemerintah melihat jauh ke belakang, seberapa maksimalnya upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas.
"Coba evaluasi program pangan pemerintah, sudah efektif kan, sudah benar-benar menyentuh upaya dasar peningkatan produktivitas atau belum,” sambungnya.
Wilayah itu yang harus dibenahi sehingga cita-cita swasembada dan nol impor beras bisa tercapai, di sisi lain harapan peningkatan kesejahteraan petani juga bisa terealisasi.
Menurut Heri, pmerintah seharusnya tidak menjadikan impor sebagai satu-satunya solusi untuk mengatasi masalah pangan di dalam negeri.
