Lembaga Philanthropy Islam Dompet Dhuafa dan lembaga riset milik Indonesia Development and Islami Studies (IDEAS), telah mengembangkan konsep baru untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui program penuntasan kemiskinan berbasis pertumbuhan ekonomi atau PDB (Product Domestic Bruto).
Sebagaimana diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2019 mencapai 25,14 juta jiwa atau sekitar 9,82 persen dari total penduduk. Jumlah tersebut berkurang 530 ribu jiwa dibandingkan posisi September tahun lalu dan menyusut 805 ribu jiwa dibandingkan posisi Maret tahun lalu.
Hal ini tak lepas dari peran pemerintah dan berbagai lapisan masyarakat melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan.
Inisiator dan Ketua Pembina Dompet Dhuafa, Parni Hadi menyatakan peran Dompet Dhuafa selama 26 tahun berdiri, dalam pengentasan kemiskinan.
“Melihat pengentasan kemiskinan harus berarti pemberdayaan orang miskin (kaum dhuafa). Untuk itu, perlu debirotikrasi, efisiensi dan kemandirian,” ujar Parni Hadi di Jakarta, Senin (9/12).
Menurut Parni, Dompet Dhuafa dalam menerapkan kegiatannya melakukan profetik filantropreneur (prophetic philanthropreneur) yang dijabarkan dalam prophetic socio-technopreneurship (wirausaha sosial profetik) untuk memutus lima lingkaran kemiskinan.
"Salah satu upayanya adalah dengan program Dari Desa, Demi Desa yang merupakan percikan gagasan untuk memakmurkan desa, tempat bermukim mayoritas orang miskin di Indonesia (Prawacana Desa Development Index),” jelasnya.
Data kajian Lembaga IDEAS bentukan Dompet Dhuafa menyatakan, pertumbuhan garis kemiskinan yang rendah sepanjang 2016-2019. Di satu sisi menggambarkan keberhasilan pengendalian harga komoditas kebutuhan pokok, namun di saat yang bersamaan juga menggambarkan kenaikan pengeluaran rumah tangga miskin yang dipicu oleh bantuan sosial.
Dalam 4 tahun terakhir (Maret 2015 – Maret 2019) 3,45 juta penduduk mampu keluar dari kemiskinan. Namun demikian, pencapaian ini lebih rendah dari target RPJMN yang mematok target angka kemiskinan 7-8 persen pada 2019.
Namun demikian menurutnya, pemberantasan kemiskinan tidak mutlak menjadi tugas pemerintah saja. Lembaga sosial yang fokus pada pemberdayaan masyarakat pun harus ambil bagian.
"Melalui Poverty Outlook 2020 ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan di tahun yang akan datang baik bagi pemerintah maupun pihak swasta yang memiliki fokus di bidang kemiskinan," tuturnya.
"Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat memberi pandangan dan masukan terkait program yang telah dijalankan oleh pemerintah maupun lembaga lainnya, serta kebijakan yang telah ada terkait upaya penanggulangan kemiskinan," pungkasnya.
