Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) mengatakan lambannya penyelesaian kasus Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, dikarenakan proses demokrasi yang sulit bertemu dengan penentuan keputusan.
"Sekarang kekuasaan sudah terbagi, tidak seperti orde baru, sekarang semuanya ikut menentukan (penyelesaian kasus HAM), demokrasi dan penentuan keputusan tidak pernah bertemu, makanya lambat. Ada yang sudah selesai tapi sedikit sekali," kata Mahfud saat berpidato dalam acara Peringatan HAM Sedunia di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Selasa (10/12).
Menurut Mahfud, itu adalah konsekuensi dari peningkatan kualitas demokrasi sejak era reformasi.
Meskipun demikian, ia menyebut bahwa mekanisme penyelesaian HAM di Indonesia saat ini sudah terlembaga.
"Saat ini sudah dibuat UU HAM, Komnas HAM jadi lembaga, kita sudah lakukan itu, masalah yang terkait pelanggaran HAM," ujarnya.
Ia mengatakan, ada 12 kasus HAM yang sudah terjadi beberapa waktu lalu namun belum menemukan titik temu.
Tapi, ia memastikan pasca reformasi, HAM akan lebih terjamin karena penegakannya tidak hanya dalam bidang hukum.
"Penegakan HAM jangan hanya dilihat penegakan hukum semata, sudah banyak perkembangan HAM di Indonesia, pengembangan demokrasi, kebebasan pers, kemandirian parpol, penguatan DPR, dan meluasnya kekuatan masyarakat sipil," tambahnya.
Walaupun demikian, Mahfud tidak menampik bahwa saat ini masih ada pelanggaran HAM. Namun bentuk pelanggaran HAM yang terjadi sudah tidak sistematis seperti yang terjadi pada masa lalu saat era orde baru.
"Tapi sekarang sudah tidak ada pelanggaran HAM secara sistematik, sudah tidak ada, kalau orde baru itu sistematis," tambahnya.
Menurut Mahfud, kasus HAM yang kerap terjadi saat ini melibatkan konflik horisontal. Berbeda dengan kasus HAM masa lalu yang bersifat vertikal akibat sistem otoriter.
