Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mendesak agar pemerintah dapat menutup eskpor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) ke luar negeri.
Adapun permintaan stop ekspor itu ditekankannya usai kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng yang di kalangan masyarakat.
"Mulai sekarang saja pemerintah umumkan. Kalau dalam seminggu ini masih langka, maka Minggu kedua akan disetop untuk satu bulan," ungkap Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/3/2022).
Said memaparkan stop ekspor CPO itu dilakukan mulai pekan depan, dengan durasi selama satu bulan. Atau paling tidak sampai situasi dan kondisi minyak goreng di Indonesia berangsur pulih dan normal.
Baca juga: Antre Minyak Goreng di Bengkulu Berakhir Ricuh
Said kembali mengatakan pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak boleh diam saja terhadap permasalahan minyak goreng ini. Namun melainkan harus tegas mengambil langkah penutupan ekspor CPO.
"Pemerintah mau diam? Tidak boleh dong. Presiden harus ambil tindakan tegas stop ekspor CPO," bebernya.
Said menyatakan, minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok pangan rakyat. Di mana Presiden Jokowi saja sudah menekankan program terkait kedaulatan pangan.
Padahal, kata dia, di atas kertas seharusnya permasalahan kelangkaan minyak goreng dapat selesai dengan kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation.
"Tapi faktanya terus menerus bermasalah. Nah ini kan akhirnya jatuh pada kesimpulan inilah kemudian kalau perusahan-perusahaan bersifat monopoli, oligopoli, kartel kita terus menerus akan mengalami sampai kapanpun kelangkaan ini akan terus terjadi," tutup Said.
Artikel Menarik Lainnya:
-
Arab Saudi Move On dari Covid-19, Salat di Masjid Nabawi Tak Lagi Jaga Jarak
-
Situasi Membaik, Jabodetabek dan Surabaya Kembali ke Level 2 PPKM
-
Warga Arab Saudi yang Sembarang Kirim Emoji Hati Bisa Masuk Penjara
