Juru Bicara Koalisi Lawan Corona, Nukila Evanty menyatakan, ada beberapa kelompok yang terlupakan oleh pemerintah dalam penanganan virus corona. Salah satunya kelompok buruh migran.
Menurutnya, kondisi buruh migran Indonesia secara umum bekerja tanpa dokumen legal atau tanpa prosedur resmi. Padahal, sudah ada Keputusan Menteri (KEPMEN) Ketenagakerjaan No.151/2020 tentang penghentian sementara penempatan pekerja migran Indonesia keluar negeri.
"Keputusan menteri tersebut tak tepat sasaran, negara tak hadir. Dalam kepmen tersebut seolah-olah perlindungan buruh migran Indonesia menjadi wewenang negara tempat penempatan buruh," ucap Nukila kepada Indozone, Senin, (6/4/2020).
Bahkan surat keputusan Menteri tersebut hanya bersifat mengimbau untuk buruh migran yang pulang ke Indonesia agar segera melapor. Terutama buruh migran Indonesia yang sedang berada di negara-negara seperti Hongkong, Malaysia, Saudi Arabia, Singapura dan Taiwan.
"Koalisi Lawan Corona mengusulkan pemerintah segera mengalokasikan anggaran untuk pencegahan dan perlindungan buruh migran selama masa wabah virus corona seperti menyediakan logistik masker, hand sanitizer dan vitamin C," jelasnya.
Dia juga mengatakan sudah ada kesaksian Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (BMI) Hong Kong, Nurhalimah, pada awal Februari 2020. Saat itu, Nurhalimah menyebutkan kebutuhan yang paling penting bagi buruh migran di tengah badai virus corona adalah masker penutup muka serta hand sanitizer karena langka dan sering habis.
