Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Firli Bahuri ditunjuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023.
Rekam jejak pria kelahiran 8 November 1963 ini tak perlu diragukan lagi karena pernah menduduki jabatan penting. Mulai dari Kapolres, Wakapolda, hingga jabatan Kapolda. Dia juga pernah menjadi ajudan Wakil Presiden RI Boediono.
KPK juga bukan lembaga baru buat pria berusia 55 tahun tersebut. Dia Firli pernah menjadi Deputi Penindakan KPK pada 2018. Saat menduduki posisi ini, namanya sempat mencuat.
Firli diduga melakukan pelanggaran kode etik KPK setelah muncul fotonya saat bermain tenis dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) saat itu, Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi.
Saat itu, TGB tengah diperiksa penyidik KPK terkait dugaan korupsi divestasi dan penjualan saham pemerintah daerah NTB di Newmont. TGB diduga menampung dana di rekening pribadi dan istrinya pada periode 2009-2013.
Namun, Firli mengklaim KPK sudah menyatakan dirinya tak melanggar etik. Hal itu dia tegaskan lagi saat menjalani tes wawancara dan uji publik.
"Saya sudah izin ke pimpinan KPK ke NTB mau farewell, lalu di sana saya diundang main tenis dengan pemain tenis di sana. Saya tidak mengadakan hubungan dan pertemuan. Saya bertemu iya, mengadakan pertemuan tidak," tegas Firli.
Tak Dapat Sambutan Hangat
Langkah Firli menuju kursi Ketua KPK terbilang terjal. Sebelum diajukan ke DPR RI, banyak pihak yang mendesak pansel mencoret namanya.
Bahkan, 500 pegawai KPK menolak sosok Firli Bahuri. Hal tersebut disampaikan pegiat antikorupsi Saor Siagian dan diamini Penasihat KPK M Tsani Annafari. Penolakan itu berasal dari penyidik dan pegawai lain karena Firli kasus pelanggaran etik.
Bahkan, saat dirinya resmi ditunjuk jadi Ketua KPK, beberapa tokoh penting di tubuh lembaga antirasuah itu memutuskan untuk mundur.
Komisioner KPK Saut Situmorang menyatakan mundur dari jabatan Wakil Ketua. Selain Saut, Penasihat KPK Tsani Annafari juga mengundurkan diri.
