Anggota Komisi II DPR RI meminta kepada pemerintah untuk segera mencairkan kebutuhan keuangan yang dibutuhkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menjalankan tugas yang diamanatkan sebagai penyelenggara pemilu. Mengingat Tahapan Pemilu sudah dimulai sejak 14 Juni 2022 lalu.
Menurutnya, dalam waktu dekat KPU akan melaksanakan tahapan pendaftaran partai politik mulai 1-14 Agustus 2022. Kemudian tahapan verifikasi administrasi dan faktual serta tahapan lainnya seperti penetapan peserta pemilu yang akan diumumkan tanggal 14 Desember 2022.
“Belum lagi penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan yang juga masuk dalam tahapan pemilu yang dilaksanakan tahun 2022,“ ujar Guspardi kepada wartawan, Rabu (3/8/2022).
Guna menyelenggaran berbagai tahapan pemilu, KPU tentu sangat membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Namun berdasarkan informasi dari KPU, dari pagu anggaran KPU tahun 2022 sebesar Rp. 8,06 T, baru dicarikan Rp.2,4 T.
Dikatakan Guspardi, pada tanggal 26 Juli 2022 Kementerian Keuangan melalui dirjen anggran Kemenkeu hanya merealisasikan tambahan anggaran KPU sebesar Rp.1, 245T.
“Berarti masih terjadi kekurangan anggaran sebesar Rp. 4,415 T yang belum dicairkan oleh pemerintah,“ imbuh dia.
Politisi PAN ini berkata saat rapat bersama untuk pengambilan keputusan tingkat I tentang DOB Papua pada tanggaln 28 Juni 2022 lalu, saya sudah menyuarakan dan meminta kepada ibu Srimulyani sebagai Menteri Keuangan untuk segera mencairkan sisa anggaran untuk KPU agar bisa diprioritaskan.
Baca Juga: Sudah Jalin Kerjasama, Cak Imin Pastikan PKB dan Gerindra Daftar ke KPU Bersamaan
Namun sayang sampai hari ini besaran nilai kekurangan anggaran KPU untuk tahun anggaran 2022 masih belum bisa dipenuhi sepenuhnya oleh pemerintah. Oleh karenanya, diharapkan pemerintah dalam hal ini Kementrian Keuangan dapat memberikan perhatian lebih khusus guna mempercepat realiasi kekurangan anggaran yang dibutuhkan KPU sesuai dengan prioritas kebutuhan yang telah disetujui oleh anggarannya oleh komisi II DPR RI .
“Kemudian kita juga berharap dukungan dari kawan-kawan di Badan anggaran untuk meminta Menteri Keuangan agar anggaran KPU dapat segera dicairkan. Demi kelancaran tahapan Pemilu dan program yang telah dirancang oleh KPU,” tutur Guspardi.
Selain itu, Guspardi turut meminta kepada KPU untuk dapat mengoptimalkan anggaran yang sudah ada dalam melaksanakan berbagai tahapan dengan maksimal.
“Sambil menunggu kekurangan anggaran bisa di cairkan oleh pemerintah,” tandasnya.
Butuh Anggaran
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan, persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 dan sejumlah tahapan berpotensi tak dapat berjalan secara optimal karena tak didukung pemenuhan anggaran yang dibutuhkan.
Pencairan anggaran KPU untuk tahun 2022 macet di Kementerian Keuangan. Padahal anggaran tersebut telah disepakati dalam pembahasan bersama DPR dan Pemerintah.
