Kementerian Pekerjaan Umum memperkirakan dampak kekeringan bakal berimbas pada pemenuhan kebutuhan air bagi perkotaan atau permukiman dan pertanian. Untuk wilayah perkotaan tidak kurang dari 2 juta orang yang tersebar di 8 provinsi rentan terkena dampak kekeringan.
Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas awal pekan ini, telah meminta dilakukan pemantauan terhadap suplai air, baik air bersih untuk keperluan rumah tangga maupun pasokan air untuk pertanian.
Bahkan, apabila diperlukan dapat dilakukan modifikasi cuaca atau pembangunan sumur bor guna menghindari risiko gagal panen. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat setidaknya kekeringan telah melanda 1.963 desa di 79 kabupaten/kota di Indonesia.
Dari data, beberapa daerah sudah mengalami keadaan 21 hari tanpa hujan, ini berarti statusnya masih waspada, 31 hari tanpa hujan berarti statusnya sudah siaga, dan juga sudah 61 hari tanpa hujan ini statusnya sudah awas yang terjadi di beberapa Provinsi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, di Bali, di NTB, di NTT.
"Saat terjadi kekeringan, pemenuhan kebutuhan air bersih menjadi prioritas, baru setelah itu untuk irigasi lahan pertanian," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Ia mengatakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan langkah antisipasi dan mitigasi dampak kekeringan dengan memantau ketersediaan air pada tampungan air seperti waduk, embung, danau, dan bendungan. Selain itu juga menjaga pasokan air bersih konsumsi masyarakat dengan membangun sumur bor.
Saat ini, ada total jumlah waduk operasional sebanyak 231 waduk yang meliputi 16 waduk utama dengan kapasitas tampungan di atas 50 juta m3 dan 215 waduk berkapasitas tampungan kurang dari 50 juta m3.
Dari 16 waduk utama, sebanyak 8 waduk memiliki tinggi muka air normal, yakni Cirata, Saguling, Betutegi, Wadaslintang, Bili-Bili, Kalola, Way Rarem, dan Ponre-Ponre.
Sementara 8 waduk lainnya memiliki tinggi muka air di bawah normal, yakni Jatiluhur, Kedungombo, Wonogiri, Sutami, Wonorejo, Cacaban, Selorejo, dan Batu Bulan.
Terpantau per 30 Juni 2019 volume ketersediaan air dari 16 waduk utama tersebut sebesar 3.858,25 juta meter kubik dari tampungan efektif sebesar 5.931,62 juta meter kubik. Luas area yang bisa dilayani dari ke-16 bendungan tersebut adalah 403.413 hektare dari total 573.367 hektare.
Selain waduk, Kementerian juga memantau ketersediaan air dari 1.922 embung yang terdiri dari 1.214 embung berfungsi normal (63,2%) dan 708 embung mengalami penurunan fungsi (36,8%). "Rata-rata seluruh embung mampu menyediakan air hingga 2-3 bulan dengan total ketersediaan air 208 juta m3," ujarnya.
Kementerian PUPR juga menyiapkan pompa sentrifugal berkapasitas 16 liter per detik untuk menjaga ketersediaan air bersih konsumsi masyarakat. Pompa yang disiapkan mencapai 1.000 unit yang tersebar di 34 provinsi.
Sementara untuk daerah yang memiliki curah hujan relatif sedikit sehingga cadangan air tanah terbatas misalnya Gunung Kidul, Kementerian PUPR membuat sumur bor dengan terlebih dahulu melakukan pengkajian potensi sumber air di sekitar.
Selain itu, mengoptimalisasi pemanfaatan sumur bor yang telah tersedia sebanyak 7.471 sumur bor yang tersebar di 34 provinsi. Pada tahun 2019, Kementerian PUPR melakukan pembangunan sumur bor baru sebanyak 428 titik.
