Rapat Badan Anggaran antara Pemerintah Provinsi DKI dan Anggota DPRD DKI diskors karena ada selisih anggaran senilai Rp10 triliun.
Ketua Banggar DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menjelaskan dalam rancangan kebijakan umum anggaran plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2020 sebelumnya tertulis Rp95,9 triliun.
"Sebelumnya KUA-PPAS Rp95,9 triliun lalu turun jadi Rp89 triliun. Sekarang turun lagi jadi Rp87 triliun. Makanya, saya putuskan untuk diskors agar komisi menyisir ulang karena uangnya enggak ada," ujarnya, di ruang Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (25/11).
Disinggung soal penambahan anggaran terebut darimana, politisi partai PDIP ini menjelaskan bahwa Pemprov DKI baru saja memasukan dana perimbangan dari pemerintah pusat. Nilainya dana transfer pemerintah pusat mencapai Rp25 triliun.
"Saat KUA-PPAS awal, total dari pemerintah pusat Rp25 triliun. Tiba-tiba turun jadi Rp21 triliun. Ini gimana nih, ada dana perimbangan yang di-hold pemerintah. Konsekuensinya berkurang semuanya," tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengakui terjadi perubahan karena adanya dana perimbangan, kemudian adanya anggaran penyertaan modal yang berbeda dari komisi C dan komisi B dalam penyertaan modal daerah (PMD).
"Total PMD untuk BUMD yang disetujui Komisi B itu Rp9,8 triliun. Sementara itu, Komisi C justru sepakat di angka Rp9,1 triliun. Kami akan koordinasi dengan komisi-komisi untuk menyisir ulang semua anggaran," pungkasnya.
Karena perbedaan nilai anggaran ini, rapat banggar diskors dan diminta untuk pembahaan kembali dimasing-masing ke komisi.
