WALHI: Alih-Alih Dorong Investasi, Omnibus Law Abai pada Lingkungan
Suasana Diskusi dengan tema Mengapa Galau pada Omnibus Law di Jakarta, Sabtu (22/2/2020). (INDOZONE/Mula Akmal)
News

WALHI: Alih-Alih Dorong Investasi, Omnibus Law Abai pada Lingkungan

Abai pada kelestarian.

Sabtu, 22 Februari 2020 13:30 WIB 22 Februari 2020, 13:30 WIB

INDOZONE.ID - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Nur Hidayati mengkritisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) yang diinisiasi pemerintah.

Dia menilai tujuan utama pemerintah membuat Omnibus Law agar mendulang investasi yang tinggi, namun dalam draf RUU yang dibuatnya malah mengabaikan unsur kelestarian pada lingkungan.

Menurut dia, ada beberapa kejanggalan atau keanehan dalam proses dan substansi dari RUU sapu jagat itu. Salah satunya syarat mengantongi izin Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dicabut dari daerah dan dipindahkan ke pusat, demi menarik investasi lebih cepat lagi.

pohon
Ilustrasi (Instagram/@Lukasz Szmigiel)

"Dari sisi substansi. Terutama sekali terkait dengan perizinan-perizinan. AMDAL dihapuskan. ini yang menjadi aneh. Siapa yang kita mintai pertanggungjawaban kalau misalkan usaha itu terjadi sesuatu," ucapnya dalam diskusi dengan tema "Mengapa Galau pada Omnibus Law?" di Jakarta, Sabtu (22/2/2020).

Dia mengatakan pembahasan omnibus law di tingkat pemerintah tidak melibatkan beberapa pihak terkait. Di antaranya WALHI sendiri sebagai organisasi pemerhati lingkungan.

"Dari sisi proses. Akses terhadap partisipasi, itu semua tidak ada dalam proses omnibus law ini," tegasnya,

pohon
Ilustrasi (Instagram/@Lukasz Szmigiel)

Sebelumnya, pemerintah mengubah persyaratan Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungankarena dinilai menjadi kendala bagi pelaku usaha yang kegiatannya tak berbahaya bagi lingkungan. Selain Amdal, ada beberapa aturan terkait kehutanan dan lingkungan hidup yang diubah lewat draf Omnibus Law tentang Cipta Kerja.

Perubahan-perubahan itu utamanya tertuang dalam Bagian Tiga tentang Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha dan Pengadaan Lahan. Perubahan itu di antaranya menghapus, mengubah, atau menetapkan pengaturan baru terkait perizinan berusaha yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Salah satu yang dicabut yakni Pasal 40 ayat (1) yang menyebutkan, izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan. Jika izin lingkungan dicabut, maka izin usaha dan atau kegiatannya batal.

Selain itu, ada perubahan Pasal 24 ayat 2 mengenai izin amdal yang akan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Selanjutnya, Pasal 63 menyebutkan pemerintah pusat berwenang mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.


Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Desika Pemita
Utami Evi Riyani
Mula Akmal

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU

JOIN US