Partai Demokrat Keluar dari Koalisi Adil Makmur

- Sabtu, 29 Juni 2019 | 14:31 WIB
Instagram/sjarifuddin.hasan
Instagram/sjarifuddin.hasan

Setelah Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan gugatan yang capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Partai Demokrat langsung mengundurkan diri dan keluar dari Koalisi Adil Makmur (KAM). Hal ini ditegaskan oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarif Hasan.

"Partai Demokrat sejak awal bergabung di koalisi komitmennya untuk pendukung pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandiaga. Karena itu, setelah adanya putusan MK, maka sudah ada presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. Konsekuensinya koalisi sudah berakhir, sehingga Partai Demokrat mundur dan keluar dari koalisi," kata Syarif Hasan.

Namun, setelah keluar dari koalisi, Partai Demokrat masih belum menentukan sikap, apakah akan menjadi oposisi atau bergabung di koalisi Jokowi-Ma'ruf. Saat ini, Partai Demokrat masih membangun komunikasi dengan partai-partai politik lainnya.

Apalagi, pelantikan anggota DPR RI dan Presiden Wapres baru berlangsung pada Oktober 2019, jadi masih ada cukup waktu untuk berkomunikasi menentukan sikap dengan parpol lain. Namun, Partai Demokrat tidak menutup kemungkinan akan bergabung dengan koalisi pemerintah jika punya visi dan misi yang sama.

"Partai Demokrat akan terus membangun komunikasi dan melihat perkembangannya, apakah ada demand yang menguntungkan bagi Partai Demokrat," katanya. Meski kelak berkoalisi dengan pemerintah, Demokrat tidak menuntut diberi jatah menteri karena itu adalah prerogatif presiden.

Bagi Partai Demokrat yang utama adalah apakah pemerintah mau menerima dan menjalankan 14 program prioritas Partai Demokrat. "Kalau pemerintah komit untuk menjalankan, kami akan mendukung," katanya.

Editor: Zega

Rekomendasi

Terkini

X