Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PPP Syaifullah Tamliha menyatakan manuver Coast Guard China yang mengawal kapal-kapal ikan mereka di perairan Pulau Natuna dinilai sebagai upaya China untuk menunjukkan kekuatan militernya ke dunia internasional.
"Setelah pada beberapa waktu sebelumnya kapal perang Amerika Serikat bermanuver di sekitar Kepulauan Spratly yang berada di dekat Filipina, yang juga termasuk dalam kawasan Laut China Selatan," ucapnya, Senin (6/1).
Sebelumnya, Laut China Selatan merupakan perairan yang selama ini menjadi salah titik ketegangan yang melibatkan beberapa negara yaitu Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam, dan China.
"China telah memperhitungkan kemungkinan terburuk dari manuver mereka di Laut China Selatan tersebut, termasuk kemungkinan kontak senjata dengan kekuatan militer Indonesia," jelasnya.
Indonesia, sambungnya, perlu memaksimalkan langkah diplomasi dalam merespon masuknya Coast Guard China di Laut China Selatan yang masuk dalam perairan Indonesia tersebut, dengan sambil tetap mengerahkan kapal militer untuk menjaga perairan Laut China Selatan.
"Langkah diplomasi itu, khususnya perlu dimaksimalkan di organisasi PBB, dimana China bersama empat negara lainnya yaitu Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB," katanya.
Tamliha mengatakan di samping terus melakukan langkah-langkah diplomasi, Indonesia secara konsisten harus meningkatkan anggaran militer Indonesia yang idealnya 1,5 persen dari PDB atau sebesar Rp300 triliun.
Tahun ini anggaran militer Indonesia baru Rp131 triliun.
"Peningkatan anggaran militer ini tidak hanya dibutuhkan untuk menjaga wilayah Indonesia lainnya yang sangat luas (baik laut, darat, dan udara), khususnya untuk wilayah-wilayah sensitive seperti Laut China Selatan dan perairan Papua," tegasnya.
