The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Temui Golkar, PKS Usulkan Ide Hapus Pajak STNK Motor Roda Dua
Konferensi pers DPP PKS menyambangi kantor DPP Partai Golkar, Kamis (29/4/2021). (INDOZONE/Harits Tryan Akhmad)
News

Temui Golkar, PKS Usulkan Ide Hapus Pajak STNK Motor Roda Dua

Ide ditampung.

Kamis, 29 April 2021 20:58 WIB 29 April 2021, 20:58 WIB

INDOZONE.ID - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengusulkan agar diberlakukan insentif terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah. Ini menurutnya mencari solusi bagi kebangkitan ekonomi akibat Pandemi Covid-19.

Hal tersebut dikatakan Syaikhu saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan jajaran DPP Partai Golkar di kantor Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis (29/4/2021).

"Maka PKS mengusulkan agar diberlakukan beberapa insentif bagi masyarakat kelas menengah-bawah. Inilah momentumnya bagi negara agar meringankan beban rakyat," tutur Syaikhu.

Syaikhu menegaskan, pandemi telah berdampak serius bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka para pekerja, pelaku UMKM, dan masyarakat miskin. Adapun usulan yang disampaikan PKS adalah memberikan keringanan pajak bagi masyarakat menengah-bawah. Seperti salah satunya insentif pajak berupa pembebasan pajak STNK roda dua.

"Insentif pajak ini berupa pembebasan pajak STNK roda dua dan pembebasan pajak penghasilan (PPh) untuk masyarakat berpenghasilan kurang dari Rp8 juta per bulan," tegas dia.

Ia menuturkan insentif bagi masyarakat kelas menengah ke bawah akan memicu kenaikan konsumsi. Dengan demikian, ekonomi riil akan berputar dan menjadi penopang bagi bangkitnya ekonomi nasional.

"Insentif pajak ini sangat tepat sasaran karena menarget kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang menopang konsumsi masyarakat," urai Syaikhu.

Sementara itu, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya bakal menampung usulan yang disampaikan oleh pihak PKS.

"Kemudian terkait dengan kendaraan roda dua, kendaraan roda dua ini tadi dibahas karena roda dua tidak ada PPnBM-nya diusulkan untuk ditanggung pemerintah," kata Menko Perekonomian itu.

"Dan terkait dengan pajak-pajak daerah nanti dari teman-teman DPR akan mendorong agar daerah bisa gotong royong untuk memberikan fasilitas perpajakan daerah," imbuh Airlangga.


Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Fahmy Fotaleno
Utami Evi Riyani
Harits Tryan Akhmad
JOIN US
JOIN US