Menkeu Sri Mulyani mengakui bahwa sangat sulit menarik pajak dari orang-orang kaya di Indonesia. Hal ini disebabkan karena peraturan fringe benefit yang masih lemah.
Salah satu buktinya adalah insentif pajak malah dinikmati oleh orang-orang kaya atau wajib pajak orang pribadi (WP OP) dengan penghasilan tinggi.
"Pemajakan atas orang kaya memang tidak mudah dan tidak optimal karena pengaturan terkait fringe benefit yakni berbagai fasilitas yang dinikmati namun tidak menjadi objek pajak," ujar Sri Mulyani di komisi XI DPR, Sein (28/6/2021).
Dalam 5 tahun terakhir, hanya 1,42% dari total WP OP yang membayar dengan tarif tertinggi yaitu 30%. Lalu, hanya 0,03% orang kaya berpenghasilan di atas Rp5 miliar yang melaporkan SPT tahunan.
"Dalam 5 tahun terakhir dari 2016-2020 hanya 0,03 persen jumlah WP orang pribadi yang punya penghasilan kena pajak Rp5 miliar per tahun, dan kontribusinya adalah 14,28 persen dari rata-rata total PPh orang pribadi yang terutang dalam 5 tahun terakhir yakni sebesar Rp84,6 triliun," jelasnya.
Kemudian, tax bracket atau pengelompokan penghasilan kena pajak (PKP) di Indonesia hanya terdiri dari tujuh lapis. Bandingkan dengan Thailand yang memiliki 8 lapis bahkan Malaysia hingga 11 lapis.
Akhirnya, 50% lebih tax tax expenditure PPh orang pribadi, malah dimanfaatkan orang kaya dalam lapisan tertinggi yang penghasilan kena pajaknya di atas Rp500 juta/tahun.
"Periode 2016-2019 rata-rata teks expenditure PPh orang pribadi atas penghasilan yang didapatkan dalam bentuk natura mencapai Rp5,1 triliun," tuturnya.
Diketahui, saat ini, jumlah wajib pajak Indonesia sudah meningkat mencapai hampir 50 juta orang. Meski begitu, rasio pajak atau tax ratio Indonesia sejak tahun 1998 hingga 2020, tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan.
