Viral NIK KTP Dipakai Warga Asing, Pemerintah Didesak Perbaiki Data Kependudukan

- Jumat, 6 Agustus 2021 | 09:50 WIB
Kartu Tanda Penduduk. (INDOZONE)
Kartu Tanda Penduduk. (INDOZONE)

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus menyayangkan adanya dugaan kasus penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam program vaksinasi sehingga mereka tak bisa mendapatkan vaksin Covid-19.

Seperti Diketahui seorang warga Cikarang, Kabupaten Bekasi bernama Wasit Ridwan tidak bisa melakukan vaksinasi Covid-19 lantaran NIK miliknya telah terdaftar vaksin di KKP Kelas I Tanjung Priok atas nama warga negara asing (WNA) Lee In Wong.

Baca Juga: Yuk Vaksin! Layanan Vaksinasi di RS Adam Malik Medan Tanpa Syarat, Cukup Bawa KTP Saja

Maka dari itu, Guspardi menyebut adanya peristiwa tersebut memperlihatkan masih adanya masalah sistem kependudukan di Indonesia. Padahal terkait NIk adalah kebutuhan yang sangat penting lantgaran merupakan indentias seseorang.

"Kenapa NIK bisa nyasar atas nama orang lain? Seharusnya NIK hanya untuk satu orang. NIK sangat penting karena menyangkut identitas diri seseorang dan mengurus berbagai keperluan," kata Guspardi kepada Indozone, Jumat (6/8/2021).

Dia menambahkan, pastinya warga masyarakat pemilik NIK yang sebenarnya tentu akan kecewa lantaran haknya untuk divaksin menjadi terkendala. Kalaupun tetap divaksin, dia malah tidak mendapatkan sertifikat.

Sementara, sambung Guspardi, sertifikat vaksinasi saat ini dipergunakan untuk kebutuhan administrasi dalam berbagai kepentingan. Dia meminta untuk memperhatikan hal ini dan jangan malah menjadi masyarakat yang menjadi korban akibat kesalahan pemerintah

"Janganlah masyarakat jadi korban dengan masalah yang timbul bukan akibat kesalahan mereka," tegas dia.

Untuk itu, Guspardi mendesak pemerintah untuk segera menindaklanjuti dan menyelesaikan serta mengungkap fakta yang sebenarnya dari persolan pencatutan NIK ataupun permasalahan lain seperti NIK yang tidak terdaftar. 

"Dirjen Dukcapil Kemendagri mesti segera melakukan koordinasi dengan Kemenkes untuk mengintegrasikan data kependudukan dengan sistem data vaksin. Kejadian seperti ini hendaknya tidak terulang lagi di tengah keseriusan  pemerintah mempercepat vaksinasi secara nasional untuk menciptakan  kekebalan komunal (Herd Immunity)," pungkasnya.
 

Artikel Menarik Lainnya:

Editor: Fahmy Fotaleno

Tags

Rekomendasi

Terkini

X