Pemerintah akan mengirimkan 25% aparatur sipil negara (ASN) untuk "Work From Bali" atau bekerja dari Bali. Rencananya kebijakan ini akan diterapkan pada akhir tahun 2021. Namun, ASN tak disarankan mengajak keluarga ikut ke Bali.
Program ini digadang oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Dia ingin pegawai kementerian yang berada di bawah naungan Kemenko Marves agar bekerja dari Bali.
Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf, Vinsensius Jemadu mengatakan program ASN bekerja di Bali akan mempertimbangkan kemampuan APBN.
"Kami mengusulkan saat ini kalau kami lihat bahwa work from office itu sekitar 50 persen. Nah, kalau itu bisa dibagi dua, 25 persen yang work from office, 25 persen yang work from Bali dengan memaksimalkan existing budget yang ada," ucap Vinsensius.
Kebijakan ini dinilai bisa membantu pemulihan ekonomi Bali yang terpuruk karena wisatawan yang datang ke sana masih sangat sedikit. Pengiriman 25% ASN untuk bekerja di Bali akan meningkatkan okupansi hotel.
"Lagi pula, kalau memang benar biaya akomodasi dihitung bulanan, katakan lah Rp3 juta atau Rp4 juta per bulan, satu kamar untuk akomodasi di Bali, saya kira itu bisa dibuat sedemikian rupa sehingga ASN itu secara bergantian, secara bergelombang sampai dengan akhir tahun melakukan work from Bali," kata Vinsensius.
Namun, rencana ini masih akan dikaji lebih detil dan pemerintah akan menetapkan jenis pekerjaan apa yang nantinya akan dilakukan oleh ASN di Bali.
"Kami mengusulkan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang rutin, sifatnya kesekretariatan, dan juga rapat-rapat itu sebaiknya memang dikontrol atau dikerjakan dari Bali," ujar Vinsensius.
Menparekraf Sandiaga Uno mendukung rencana ini demi pemulihan pariwisata Bali. Sandiaga mengatakan Kemenparekraf sudah mulai bekerja di Bali sejak kuartal pertama tahun ini.
"Bali yang menjadi primadona wisata sekarang membutuhkan uluran tangan kita," ujarnya.
Setidaknya, ada 16 hotel yang bekerjasama dengan Kemenko Marves untuk menyediakan akomodasi dan fasilitas untuk ASN yang akan bekerja di Bali.
