Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) meminta pemerintah memberi subsidi 50% gaji pekerja. Pasalnya, kebijakan PPKM Darurat membuat mal harus tutup.
"Kami berharap pemerintah bisa membantu subsidi gaji pegawai sebesar 50 persen, kurang lebih, subsidi ini tidak perlu diberikan kepada pusat belanja tapi bisa langsung diberikan kepada para pekerja melalui misalnya BPJS Ketenagakerjaan ataupun mekanisme lain," kata Ketua APPBI Alphonzus Widjaja, dikutip dari Antara, Kamis (22/7/2021).
Subsidi tersebut akan mencegah pengusaha mal memecat atau melakukan PHK terhadap karyawan. Diketahui, mal tak beroperasi sejak 3 Juli 2021 karena penerapan PPKM Darurat.
Saat ini, sebagian pekerja mal dirumahkan meskipun mereka masih dibayar penuh. Tapi, jika PPKM berlangsung terus menerus maka pengusaha mal "angkat tangan".
"Tahap kedua, kalau PPKM diperpanjang, pekerja akan dirumahkan dengan gaji tidak dibayar penuh dan opsi terakhir adalah PHK. Ini tergantung seberapa lama PPKM Darurat berlangsung. Kami berharap opsi ketiga ini tidak harus terjadi," katanya.
Alphonzus juga berharap pemerintah bisa memberikan insentif listrik, gas, pajak reklame, dan PBB yang harus ditanggung oleh pengusaha mal dengan besaran yang sama, sementara mal tidak boleh buka.
"Kami sepenuhnya mendukung kebijakan pemerintah, tapi kami juga harap pemerintah bisa bantu pusat perbelanjaan. Pada saat PPKM Darurat ini pun kami harus banyak beri bantuan kebijakan ke penyewa karena mereka tidak bisa operasi, tapi di sisi lain banyak biaya yang dibebankan tetap harus ditanggung, nilainya tidak berubah meski pusat belanja tutup," ujarnya.
Alphonzus mengakui keuangan perusahaan makin berat, karena sejak 2020 menggunakan dana cadangan. Dia juga iba dengan usaha lain di sekitar mal seperti warung kecil, ojek, hingga tukang parkir yang kerap mendapat rezeki dari pengunjung mal.
"Selama pusat perbelanjaan tutup mereka kehilangan pelanggannya, para pekerja di pusat belanja," katanya.
