Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang disebutnya bersama PPP dan PAN, sepakat ingin menjadikan demokrasi sebagai pesta rakyat. Menurutnya, KIB saat ini tengah membangun sebuah pondasi yang kuat untuk membangun Indonesia.
"Pondasinya harus kuat, dindingnya kokoh, sirkulasi udaranya bagus, dan kita juga berharap bangunan ini akan diperkuat," tegas Airlangga dikutip Jumat (2/12/2022).
Melihat hal tersebut, Direktur Eksekutif Algoritma Aditya Perdana mengatakan, keinginan KIB untuk menjadikan demokrasi pemilihan umum mendatang sebagai pesta rakyat adalah juga keinginan rakyat. Namun dia mengingatkan, komitmen tersebut jangan sekedar ucapan.
“Namun demikian, pesan yang dimaksud pun harus dimaknai secara serius, bukan sekadar gimmick partai untuk meraih simpati publik dan kemudian malah mendapat cibiran publik,” tegas Aditya.
KIB sendiri sejak awal hadir dengan Program Akselerasi Transformasi Ekonomi Nasional (PATEN). Bahkan KIB sudah memiliki program atau gagasan tersebut sebelum mendeklarasikan Calon Presiden mereka.
“(Gagasan) Itu saja yang patut dilakukan parpol atau siapapun yang berkoalisi untuk membuat pemilih bahagia,” urainya.
Baca Juga: Ketum PAN Sebut KIB Prioritaskan Airlangga sebagai Capres 2024, Ini Alasannya!
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai tidak ada masalah dengan upaya KIB untuk membangun koalisi besar. Sebaliknya, Dedi menganggap ada problem pada aturan pemilu terkait ambang batas pencalonan atau presidential threshold.
"Koalisi besar sah saja, yang perlu dikritik bukan upaya membangun koalisinya, tetapi sistem pemilu utamanya terkait ambang batas. Ini yang membuat ada upaya memonopoli peserta pemilu," ucap dia.
Menurut Dedi, koalisi besar yang tengah dibangun KIB mempunyai sisi baik dan sisi buruk. Manfaat koalisi besar terletak pada kemampuan untuk menurunkan besarnya kontestasi publik.
Baca Juga: Respons Hasil Survei, Golkar Tegaskan Tetap Usung Airlangga Jadi Capres
"Satu sisi ada baiknya mengurangi kontestasi publik, tetapi tidak benar jika tafsirnya soal keberagaman peserta pemilu, karena konsolidasi publik menjadi tanggung jawab partai juga," tuturnya.
Di sisi lain, koalisi besar akan berakibat pada minimnya pilihan publik yang pada gilirannya bisa memunculkan potensi seteru yang lebih besar
"Imbas politik koalisi besar tentu minimnya pilihan publik, juga semakin sedikit pilihan, maka semakin besar kelompok yang bertarung, justru akan berisiko menimbulkan seteru yang juga lebih besar," pungkasnya.
