Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), mencegah enam orang supaya tidak ke luar negeri.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan pencegahan dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) beras di Kementerian Sosial (Kemensos) pada 2020-2021.
“KPK mengajukan tindakan cegah agar tidak melakukan perjalanan keluar negeri ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI terhadap enam orang yang diduga terkait dengan perkara ini,” kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (15/3/2023).
Baca Juga: KPK Geledah Rumah Bupati Nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin!
Ali mengatakan, proses pencegahan dilakukan selama enam bulan. Ia mengaku tak menutup kemunginan pencegahan bakal diperpanjang jika dibutuhkan.
“Saat ini, adalah pengajuan cegah pertama selama enam bulan ke depan sampai dengan Juli 2023 dan dapat diperpanjang kembali apabila diperlukan,” tuturnya.
Adapun pencegahan, kata Ali, dilakukan untuk memastikan saksi maupun tersangka berada di dalam negeri saat dipanggil penyidik KPK.
“Pertimbangan cegah ini dilakukan antara lain agar para pihak dapat hadir memenuhi panggilan Tim Penyidik sesuai dengan jadwal yang ditentukan,” ujarnya.
KPK telah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka seiring penyidikan kasus ini. Akan tetapi, lembaga antirasuah belum mau membeberkan identitas para tersangka.
Baca Juga: KPK Cegah Eks Dirut Transjakarta Kuncoro Wibowo ke Luar Negeri, Kenapa Ya?
“Ketika penyidikan ini kami anggap telah tercukupi untuk pengumpulan alat buktinya maka identitas dari para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, kronologi dugaan perbuatan pidana sekaligus pasal yang disangkakan akan kami sampaikan pada publik,” kata Ali.
