Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif salah satu tugasnya ialah membuat, membahas, mensosialisasikan, juga mengesahkan undang-undang.
Setiap periodenya anggota DPR menetapkan target Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagai tolak ukur kinerjanya. Hal itu dibagi lagi menjadi Prolegnas Prioritas yang akan mereka kerjakan dalam kurun waktu setahun.
Rapat Paripurna hari ini, Rabu (22/1//2020) DPR mengesahkan 50 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020.
Sebelum disepakati, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengungkapkan laporan hasil penyusunan pembahasan Prolegnas RUU Prioritas tahun 2020 yang dilakukan Baleg DPR RI bersama Menteri Hukum dan HAM dan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI.
"Pada tanggal 16 Januari 2020, Baleg, Menteri Hukum dan HAM serta Panitia Perancang UU DPD menyepakati Prolegnas Prioritas sebanyak 50 RUU," ucapnya dalam sidang paripurna di Gedung DPR Jakarta.
Menurutnya, berdasarkan hasil penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020, pendapat mini fraksi serta pendapat Pemerintah dan DPD menyetujui hasil penyusunan kembali Prolegnas 2020 yang terdiri dari 50 RUU. Dimana ada 4 RUU yang carry over pembahasanya dari periode keanggotaan tahun 2014-2019 dan 5 RUU kumulatif terbuka.
"Namun ada dua fraksi yang memberi persetujuan degan catatan pertama F-PDI Perjuangan dan F-Nasdem,” katanya.
Pasca-penyampaian laporan. Pimpinan Rapat, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, meminta persetujuan kepada peserta rapat paripurna atas laporan yang disampaikan Ketua Baleg DPR RI.
"Saya menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah laporan Baleg DPR RI mengenai penetapan Prolegnas Prioritas 2020 dapat disetujui," tanyanya dan disambut 'Setuju" oleh Anggota DPR RI yang hadir pada Rapat Paripurna.
