The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Kominfo Berencana Blokir Media Sosial, PKS: Ancam Kebebasan Berekspresi
Menkominfo Johnny G Plate. (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)
News

Kominfo Berencana Blokir Media Sosial, PKS: Ancam Kebebasan Berekspresi

Bungkam kebebasan ekspresi.

Kamis, 22 Oktober 2020 12:34 WIB 22 Oktober 2020, 12:34 WIB

INDOZONE.ID - Rencana Kementerian Kominfo mengeluarkan peraturan menteri (Permen) untuk memblokir media sosial di tengah maraknya unjuk rasa mahasiswa dan buruh ditanggapi oleh anggota Komisi I DPR asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Sukamta.

Menurutnya, hal tersebut bisa dipersepsi publik sebagai upaya pembungkaman kebebasan berekspresi masyarakat ditengah komunikasi soal pandemi Covid-19 juga atas beragam opini publik terkait pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

"Pemerintah kan punya kuasa untuk menyatakan yang hoaks dan bukan seperti pernyataan pak Menkominfo beberapa waktu lalu. Tentu ini akan menimbulkan kekhawatiran jika nantinya kebijakan pemblokiran ini dilakukan dengan pertimbangan yang subjektif akan bahayakan kebebasan bereskspresi," ucapnya dalam keterangan yang diterima Indozone, Kamis (22/10/2020).

Selain itu, Wakil Ketua Fraksi PKS tersebut juga memandang bahwa rencana penerbitan Permen ini tidak akan efektif berjalan jika tidak dibarengi dengan edukasi secara masif ke masyarakat.

Sukamta sepakat apabila pemblokiran terhadap media sosial yang menyebarkan fitnah, hoaks, pornografi, tindakan kekerasan, penipuan dan hal-hal lain yang melanggar hukum.

"Penegakan hukum ini hanya bagian hilir, ini pun kadang terkesan tebang pilih. UU ITE lebih dikenal sebagai UU untuk memidana masyarakat dan tokoh yang kritis dan berseberangan dengan pemerintah," terangnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan ada satu tugas kominfo yang selama ini seakan dilupakan, yakni peran yang selama ini dilakukan lebih banyak pada sisi informatika. Padahal peran komunikasi sangat penting sebagai jembatan antara pemerintah kepada rakyat.

"Masyarakat selama ini dibingungkan dengan pernyataan para pejabat pemerintah yang tidak konsisten. Padahal ini berpotensi memunculkan respon yang bersifat spekulasi di media sosial, yang kemudian distigma oleh pemerintah sebagai hoaks. Kalau pemerintah perbaiki komunikasinya ke masyarakat, saya yakin akan menekan banyaknya hoaks yang muncul," pungkasnya.
 

Artikel Menarik Lainnya:


TAG
Edi Hidayat
M Fadli
Sarah Hutagaol
Edi Hidayat

Edi Hidayat

Editor
M Fadli

M Fadli

Writer
Sarah Hutagaol

Sarah Hutagaol

Reporter
JOIN US
JOIN US