Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI menyampaikan bahwa reklamasi peluasan Ancol seluas 155 Hektare (Ha) harus masuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Ketua Bapemperda, Pantas Nainggolan, mengatakan jika RDTR dan RTRW tidak ada dalam reklamasi Ancol maka proses membangun kawasan Taman Impian Jaya Ancol Timur seluas 120 Ha dan Dunia Fantasi (Dufan) 35 Ha itu tak diperkenankan. Artinya, pengembangan perluasan Ancol terancam gagal terealisasi.
"Seyogyanya itu (reklamasi Ancol) harus masuk dalam bagian RTRW dan RDTR. Kalau tidak masuk, berarti enggak boleh," kata Pantas di Jakarta, Rabu (8/7/2020).
Kini DPRD DKI belum membahas lagi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RDTR dan RTRW yang mengatur reklamasi di pesisir Utara Jakarta. Raperda ini dicabut Gubernur Anies pada 2018 lalu ketika resmi setelah menjadi orang nomor satu di Jakarta.
Adapun pencabutan Raperda itu direvisi untuk memuluskan janji kampanye Anies yang bersikeras menentang reklamasi pada Kampanye Pilkada DKI 2017.
"Kita sampai sekarang masih belum. Artinya, memang masuk di Propemperda. Tapi belum dibahas sama sekali oleh Bapemperda," ungkapnya.
Sejauh ini, lanjut Pantas, Bapemperda masih belum mengetahui ada atau tidaknya pembahasan reklamasi Ancol dalam draft Raperda tersebut.
"Kita kan belum bahas, jadi saya sama sekali belum tahu apakah ada reklamasi Ancol di dalam RTRW dan RDTR itu. Kita sama sekali belum tahu," tandasnya.
Sisi lain, diberitakan sebelumnya Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak mengatakan bahwa Keputusan Gubernur (Kepgub) terkait reklamasi Ancol Jakarta cacat hukum. Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus segera mencabut aturan itu.
"Sebaiknya SK tersebut batal karena cacat hukum, dan perlu ketegasan dari Mendagri agar tidak menjadi contoh buruk yang bisa diikuti kepala daerah yang lain," kata Gilbert di Jakarta, Selasa (7/7/2020).
