Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty meminta agar pemerintah tidak gegabah untuk memutuskan kebijakan impor beras pada masa panen raya padi di berbagai wilayah Indonesia seperti saat ini.
Pada Minggu (21/3), Evita mengatakan pemerintah sebaiknya saat ini fokus pada pengamanan harga gabah dan beras di tingkat petani dengan melakukan penyerapan beras petani dalam negeri yang sudah memasuki musim panen raya sekaligus mengantisipasi penurunan harga gabah di beberapa tempat.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020, seharusnya Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp4.200 per kg, namun di sejumlah provinsi sentra beras saat ini harga gabah turun di bawah itu hingga mencapai Rp.3200-3.500/kg, karena sebagian gabah memang terkena banjir beberapa waktu lalu.
Evita Nursanty menyampaikan bahwa dalam kondisi panen raya saat ini baiknya pemerintah jangan mengeluarkan kebijakan impor beras, karena respon pasar terhadap isunya saja berdampak pada penurunan harga gabah petani di beberapa tempat.
Baca juga: Lembaga Survei Sebut Anies Jadi Calon Presiden Pilihan Terbanyak Anak Muda di Indonesia
“Impor kita dukung apabila terjadi darurat bencana, terjadi kelangkaan produksi dan stok ataupun impor beras khusus untuk kebutuhan tertentu, itupun dengan pertimbangam dan alasan matang agar tidak mengganggu kestabilan harga di tingkat petani,” katanya dikutip dari ANTARA.
Evita memahami bahwa Pemerintah butuh memperkuat cadangan pangan dalam hal ini beras yang cukup untuk menjaga ketersediaan beras bagi seluruh masyarakat. Namun stok pangan tersebut, lanjut dia, selayaknya dipenuhi dari produksi dalam negeri terlebih dahulu.
Evita mengemukakan bahwa saat ini stok yang dikuasai oleh Bulog sekitar 900 ribu ton.
"Dengan kondisi panen raya ini maka Bulog pasti terus gencar melakukan penyerapan dan pada bulan April 2021 stok Cadangan Beras Pemerintah diharapkan sudah berjumlah lebih dari 1 juta ton, sehingga impor beras untuk saat ini belum diperlukan,” tegas Evita.
Dia juga mengingatkan, UU No.18 tahun 2012 tentang Pangan telah menegaskan bahwa impor pangan hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri.
