Mulai dioperasikan dari bulan Maret 2019, PT Mass Rapid Transit sudah mendapatkan keuntungan. Direktur Utama MRT Jakarta, William Sabandar menjelaskan, pihaknya menghitung angka pendapatan karena hutang pembangunan MRT tidak dibebankan kepada korporasi.
Dimana beban Pemerintah Pusat sebanyak 49 persen dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 51 persen dengan total dana Rp16 triliun. Dari perhitungan tersebut, maka MRT menghitung pendapatan di tahun 2019.
"Pendapatan tahun 2019, hitungan labanya Rp225 miliar dari tiket Rp180 miliar. Ada pendapatan subsidi, Rp560 miliar ditahun 2019. Ada pendapatan lain-lainnya, tiket Rp180 miliar, non firebox, PSO Rp560 miliar, dan lain-lain eks bunga bank Rp40 miliar, Rp1 triliun totalnya. Jadi yang kita keluarin Rp940 miliar. Laba bersih Rp60-Rp70 miliar," ujarnya di kantor MRT Jakarta, Rabu (27/11).
Ia menjelaskan bahwa angka paling tinggi ini diperoleh dari pendapatan non tiket atau non firebox, yakni pendapatan telekomunikasi 2 persen, iklan 55 persen, retail 1 persen dan naming rights 13 persen.
Sementara itu untuk target laba ditahun 2020, pihaknya mencatat kurang lebih Rp200-250 miliar, tahun 2021 Rp300-350 miliar, angka tersebut merupakan pendapatan di luar tiket. Dengan angka ini diharap, MRT Jakarta sudah bisa memberikan deviden kepada pemerintah.
"Di tahun 2021 diharapkan akan bagi deviden, kalau 4 tahun berturut-turut tahun 2022 kita akan melakukan IPO," terusnya.
