Terganjalnya SKT FPI karena Tak Cantumkan Pancasila di AD/ART
Antaranews
News

Terganjalnya SKT FPI karena Tak Cantumkan Pancasila di AD/ART

Sabtu, 30 November 2019 14:26 WIB 30 November 2019, 14:26 WIB

INDOZONE.ID - Front Pembela Islam (FPI) sampai saat ini masih belum mendapatkan perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) sebagai organisasi kemasyarakatan dari Kementerian Dalam Negeri. Padahal, izin ormas tersebut sudah habis sejak tanggal 20 Juni 2019.

Ormas pimpinan Rizieq Shihab ini sendiri tercatat di Kemendagri dalam SKT 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014. Pemerintah Indonesia yang berlandaskan Pancasila tak ingin ormasnya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

rizieq
ANTARA FOTO/Reno Esnir

Hal itu tertuang dalam Pasal 59 Ayat (4) Huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Dalam pasal tersebut tertera bahwa ormas dilarang untuk menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Sama halnya seperti setiap orang yang dibebaskan untuk berkumpul, negara juga membiarkan ormas tumbuh alamiah dan menjadi dinamika sosial.

Pelaksana Tugas Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengatakan, setiap ormas biasanya memiliki ideologi dan misi yang hendak diperjuangkan. Namun, jangan sampai meniadakan Pancasila sebagai ideologi negara.

bahtiar
ANTARA/Abdu Faisal

"Apalagi, kalau ideologi mereka itu ternyata bertentangan dengan Pancasila, bahkan sampai mendoktrin warga negara dengan ideologi tersebut," kata Bahtiar.

Pemerintah melalui Kemendagri dan Kementerian Agama saat ini juga masih melakukan kajian-kajian terhadap FPI sebelum dikeluarkannya perpanjangan SKT.

Bahkan untuk membahas perpanjangan SKT FPI, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD melakukan rapat koordinasi terbatas bersama Mendagri Tito Karnavian dan Menteri Agama Fahrul Razi di Kemenko Polhukam, Rabu (27/11).

Sementara itu, FPI sendiri sudah mengajukan permohonan perpanjangan SKT. Namun menurut Mahfud, masih ada hal-hal yang perlu didalami. Nantinya, Menag akan melakukan pembahasan yang lebih mendalam.

mahfud
ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Pemerintah sendiri tidak melarang dengan keberadaan FPI karena setiap warga negara itu punya hak untuk berkumpul dan berserikat. Terkait dengan SKT FPI, usai didiskusikan lahirlah kesimpulan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk berkumpul dan berserikat. FPI juga punya hak untuk berkumpul berserikat menyatakan pendapat, bersatu untuk menggalang kesamaan aspirasi.

Oleh sebab itulah, Mahfud mengatakan negara sudah mengatur dengan undang-undang agar semuanya berjalan dengan baik. Melihat aturan-aturan hukum yang sifatnya prosedural administratif dan substantif maka disimpulkan bahwa masih ada hal-hal yang perlu didalami.

"Tentu itu waktunya tidak akan lama-lama betul. Sampai saat ini kita masih sedang mempertimbangkan dan menunggu proses lebih lanjut tentang syarat-syarat penerbitan surat keterangan terdaftar itu," katanya.

Setia pada Pancasila

FPI sendiri ternyata sudah membuat pernyataan akan setia pada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal itu merupakan salah satu syarat akan diterbitkannya SKT oleh Kemendagri.

"Memang ada langkah maju, FPI telah membuat pernyataan setia pada Pancasila dan NKRI," kata Menteri Agama Fahrul Razi.

menag
ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Selain itu, Fahrul menambahkan bahwa FPI tidak akan melakukan pelanggaran hukum lagi ke depannya. Bahkan pernyataannya ini diperkuat dengan materai. Meski begitu, Kemenag akan mendalami pernyataan FPI tersebut dalam waktu dekat ini.

"Tentu saja kami akan dalami lebih jauh sesuai pernyataan yang dibuat di atas meterai dalam waktu dekat," kata Menag.

Kemenag pun menyebutkan FPI sudah memenuhi persyaratan permohonan rekomendasi organisasi kemasyarakatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2019.

Seluruh persyaratan yang diatur dalam PMA 14/2019, kata Sekjen Kemenag M. Nur Kholis, sudah dipenuhi FPI sehingga pihaknya mengeluarkan rekomendasi pendaftaran ulang surat keterangan terdaftar atau SKT-nya.

Ada beberapa persayaratan yang diatur dalam PMA itu, seperti dokumen pendukung yang mencakup akta pendirian, program kerja, susunan pengurus, surat keterangan domisili, dan NPWP.

FPI juga memenuhi persyaratan surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara pengadilan, surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan dan surat pernyataan setia kepada NKRI, Pancasila, dan UUD NRI Tahun 1945, serta tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Setiap ormas yang setia dengan pedoman bangsa berhak mendapatkan hak yang sama untuk berserikat dan berkumpul, termasuk menyampaikan pendapat. Namun, menurut Nurkholis, semua harus dilakukan sesuai dengan Undang-undang. Ini menjadi salah satu kewajiban Menteri Agama untuk merangkul semua.

"Siapa pun yang setia NKRI, Pancasila dan UUD 1945, harus diterima, dirangkul, dibina, dan diajak kerja sama agar bisa ikut membangun bangsa," katanya.

Jika terjadi pelanggaran hukum, persoalan akan diserahkan pada aparat. Itulah kenapa pada klausul rekomendasi juga disebutkan bahwa jika ada penyimpangan, penyalahgunaan, dan pelanggaran hukum, rekomendasi ini bisa dicabut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemenag hanya berwenang untuk menerbitkan rekomendasi. Rekomendasi ini jadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh ormas untuk memperpanjang SKT. Rekomendasi Kemenag ini bahkan sudah diserahkan ke Kemendagri, karena penerbitan SKT adalah kewenangan dari Kemendagri.

Tak langsung diperpanjang

Walaupun FPI sudah mendapatkan surat rekomendasi dari Kemenag, bukan berarti langsung diperpanjang izinnya oleh Kemendagri. Diperlukan kajian yang lebih mendalam seperti, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga FPI. Salah satu yang jadi sorotan dalam AD/ART FPI adalah poin penerapan syariah secara kafah atau menyeluruh.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat bersama Komisi II DPR RI di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11), menilai secara teologis poin itu bermakna positif. Akan tetapi menurutnya, FPI juga pernah mengeluarkan kampanye NKRI Bersyariah yang menimbulkan kesan FPI hendak mendorong penerapan hukum Islam di Indonesia sebagaimana di Aceh.

tito
ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

"Kalau itu dilakukan bagaimana tanggapan elemen-elemen lain? Elemen nasionalis, misal elemen minoritas yang dahulu pernah dipikirkan oleh para founding fathers kita," ujar Tito.

Kalimat dalam AD/ART seperti  khilafah islamiah merupakan salah satu yang masih didalami sebelum penerbitan SKT. Menurutnya, wacana yang diusung dalam anggaran dasar FPI itu bisa berdampak pada  goyangnya solidaritas kebinekaan.

"Kalau dibiarkan masing-masing golongan yang berbeda dikhawatirkan membuat peraturan masing-masing," kata Tito.

Selain itu, Tito menambahkan, kata "jihad" juga perlu ditelusuri makna sebenarnya.

"Nah, ini yang perlu diklarifikasi dalam Pasal 6 itu dan sedang menjadi kajian oleh Kemenag yang lebih memahami terminologi keagamaan itu. Jadi, sekarang di Kemenag untuk membangun dialog dengan FPI. Kami tunggu saja seperti apa hasilnya," kata Tito. 

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Putri
Putri

Putri

Writer
TERKAIT DENGAN INI

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU