Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan saat ini terdapat tiga opsi untuk menentukan kebijakan Ujian Nasional (UN).
Pertama, kebijakan untuk tetap melanjutkan pelaksanaan UN. Kedua, kebijakan untuk menunda pelaksanaan UN. Ketiga, kebijakan untuk meniadakan UN secara keseluruhan.
“Prinsip yang utama yang harus kita pegang adalah kebijakan ini bisa kita ambil tetapi jangan sampai merugikan hak dari 8,3 juta siswa yang seharusnya mengikuti UN yang diadakan,” ujar Jokowi dalam video conference dari Istana Jakarta, Selasa (24/3/2020) mengutip Antara.
Sebelumnya, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta pemerintah menghapus pelaksanaan ujian nasional (UN) di tingkat SMA/MA, dan SMP/MTs untuk melindungi peserta didik dari penularan COVID-19.
"Hal ini mengingat wabah Covid-19 yang kian meluas. Ada ratusan ribu hingga jutaan siswa yang terancam terpapar virus ini jika memaksakan pelaksanaan UN pada tahun ini," kata Syaiful Huda di Jakarta, Senin (23/3/2020).
Syaiful memperkirakan pada tanggal pelaksanaan UN, persebaran Covid-19 di Tanah Air masih tinggi sehingga berisiko bagi peserta didik.
"Kami sangat berharap agar kondisi penyebaran wabah Covid-19 dipertimbangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada baiknya untuk menghindari bahaya lebih besar maka UN tingkat SMA/MA dan SMP/MTs dihapus saja," katanya.
Huda menuturkan hal itu sesuai dengan semangat Merdeka Belajar, bahwa UN tidak lagi menjadi parameter utama untuk menilai kemampuan akademis para siswa. UN hanya menjadi alat untuk memetakan kemampuan akademik para siswa.
