Pemprov DKI menargetkan PAD pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI Jakarta tahun 2019 mencapai Rp44,5 triliun. Namun baru tercapai Rp31,5 triliun, sehingga defisit Rp12,9 triliun.
Hal itu berdasarkan data dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) pada 17 Oktober 2019. Dari target Rp44,5 triliun, PAD dari pajak pendapatan baru tercapai Rp31,5 triliun atau 70,86 persen.
Terkait hal ini, Anies menyebut akan membahas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil pajak. Dia mengatakan PAD ini bergantung pada kondisi ekonomi sebuah daerah.
"Besok kita akan rapat lagi (bahas) soal pendapatan. Mudah-mudahan beres. Karena memang sangat tergantung kondisi ekonomi," ujar Anies di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2019).
Dari data BPRD tersebut diketahui bahwa PAD mengalami defisit Rp12,9 triliun. Mantan Mendikbud itu menegaskan akan mengundang pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan pembahasan program 2020.
Menurut Anies, PAD dari pajak bergantung pada kondisi ekonomi dan tingkat transaksi yang terjadi.
"Jadi memang kita datangi untuk transaksi-transaksi besar yang kita tahu akan terjadi di 2020, kita undang untuk diselesaikan 2019. Itu menggambarkan bahwa isunya lebih pada jumlah transaksi," kata Anies.
Anies menjelaskan, selain ekonomi, jumlah transaksi yang ada juga berpengaruh terhadap JAD.
"Karena memang sangat tergantung kondisi ekonomi. Bukan hanya usaha kita tapi juga kalau transaksinya nggak ada, apa yang mau dipajakin? Kan problem bukan pajaknya, tapi transaksinya," tuturnya.
