Papua Barat Deklarasi Kemerdekaan, Gatot Nurmantyo Ungkap Ketidakadilan: Mereka Frustrasi

- Rabu, 2 Desember 2020 | 18:28 WIB
Mantan Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
Mantan Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Reuni 212 tahun ini digelar secara virtual dengan format Dialog Nasional 100 Ulama dan Tokoh. Tema yang diusung adalah 'Revolusi Akhlak, Solusi Indonesia yang Bermartabat, Rabu (2/12/2020).

Acara dimulai sejak pukul 09.00 hingga 12.00 WIB dan ditayangkan oleh kanal YouTube Saeful Zaman. Salah satu yang menjadi sorotan dalam Reuni 212 kali ini adalah para ulama dan tokoh yang diundang.

Pantauan Indozone.id, ada sejumlah nama yang cukup familiar.  Di antaranya Amien Rais, Anies Baswedan, Din Syamsudin, Fadli Zon, Gatot Nurmantyo, Rocky Gerung, hingga Ahmad Dhani. Rizieq Shihab sendiri menjadi bintang utama dalam acara virtual tersebut.

Saat diberi kesempatan untuk berbicara, Gatot Nurmantyo menyoroti soal masalah keadilan di Indonesia. Menurutnya, pemerintahan saat ini gagal menerapkan sila ke 2, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Contoh ketidakadilan menurutnya adalah saat pemeriksaan Rizieq Shihab karena melanggar protokol kesehatan.

"Kalau memang negara ini adil dan benar-benar beradab, maka semua yang kumpulan-kumpulan periksa semuanya," kata Gatot disambut tepuk tangan.

Ketidakadilan berikutnya menyebabkan terjadinya masalah di Papua.

Baca juga: Benny Wenda Umumkan Pemerintahan Papua Barat, Polri: Ini Bentuk Propaganda

"Terbukti sekarang di Papua, itu masalah keadilan. Di Papua Barat, di Sigi," katanya.

Gatot menyebut kelompok di Papua Barat menyatakan kemerdekaan karena sudah frustrasi. Jika mereka diperlakukan secara adil dan beradab, maka hal tersebut tidak mungkin terjadi.

"Selama 70 tahun, tidak bisa seperti itu. Damai-damai saja."

Karena itulah, menurutnya perlu Revolusi Akhlak karena kondisi saat ini sudah parah. Jika tidak menerapkan Revolusi Akhlak, maka akan terjadi kelas-kelas dalam kehidupan bermasyarakat.

Papua Barat Deklarasi Kemerdekaan

Seperti diketahui sebelumnya, Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa (1/12/2020) dan menominasikan Benny Wenda, pemimpin yang diasingkan dan berbasis di Inggris, sebagai presiden sementara provinsi itu.

Benny Wenda menegaskan pihaknya tidak akan lagi tunduk pada aturan militer ilegal Jakarta mulai Selasa (1/12/2020).

Halaman:

Editor: Zega

Tags

Rekomendasi

Terkini

X