Spekulasi pengambilalihan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) oleh pemerintah untuk dikelola keluarga Presiden Joko Widodo jadi perbincangan publik.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membantah keras hal tersebut membantah spekulasi itu dan menyebut pemikiran itu primitif.
“Itu pemikiran primitif," kata Moeldoko saat menggelar konferensi pers di Gedung Bina Graha Jakarta, Jumat (9/4/2021).
Ia menegaskan sampai sejauh ini Presiden Jokowi tidak pernah berencana membuat yayasan baru untuk mengelola TMII.
Melaui penjelasan ini, Moeldoko berharap tak ada lagi informasi simpang siur terkait pengelolaan TMII.
"Jangan lagi ada pandangan seperti itu. Pak Presiden sama sekali gak berpikir seperti itu," ujarnya seperti yang dilansir dari Antara.
Rencananya pemerintah akan mempercayakan pengelolaan TMII ke depan kepada BUMN pariwisata.
Terkait hal tersebut pemerintah telah membentuk tim transisi yang akan merancang pengelolaan TMII sebagai kawasan pelestarian dan pengembangan budaya bangsa.
Tim ini diberi waktu tiga bulan untuk memperbaiki pengelolaan TMII.
Saat ini Pemerintah pun telah melakukan pendampingan dan melihat lebih dalam tata kelola ‘miniatur Indonesia’ itu.
Beberapa pihak yang terlibat adalah Faktultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Dari situ, kata Moeldoko, setidaknya ada tiga hal yang menjadi “assessment”, di antaranya TMII perlu dikelola dengan pendekatan swasta, kerja sama dengan Pemerintah, atau Badan Layanan Umum (BLU).
BPKP pun telah mengaudit perkembangan TMII dan meminta Kementerian Sekretaris Negara untuk menangani persoalan yang ada.
“Seiring dengan perkembangan wisata yang semakin baik, TMII harus jadi tempat dengan nilai ekonomi, sosial budaya, dan beragam nilai lainnya,” kata Moeldoko.
