Partai Demokrat mengusulkan agar presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden 0% dalam Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu berikutnya. Namun usulan tersebut ditegaskan Partai Demokrat bukan memiliki tujuan tertentu.
Wakil Sekertaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat, Irwan menegaskan soal usulan presidential threshold menjadi 0% bukanlah sebagai upaya dorong Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Pilpres 2024.
"Tidak benar penilaian itu (upaya majukan AHY). Bagi Partai Demokrat yang utama adalah bagaimana pilihan politik hukum yang akan diambil itu rasional, konstitusional dan menjamin daulat rakyat," ungkap Irwan kepada wartawan, Minggu (31/1/2021).
Ia menjelaskan usulan presidential threshold 0% dalam RUU Pemilu, adalah sebagai cerminan bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi di dalam negara yang menganut demokrasi konstitusional.
"Rakyat punya hak untuk memilih dan dipilih. Makin banyak pilihan (calon presiden) makin bagus. Itulah daulat rakyat sesungguhnya,"tutur dia.
Alasan itulah mengapa persoalan presidential threshold maupun parliamentary threshold tidak hanya sekadar angka-angka saja. Namun jadi cerminan dan resultan dari kondisi aspirasi masyarakat Indonesia.
"Meskipun pembentuk undang-undang punya privilege untuk menentukan angka PT karena open legal policy, kita juga harus memikirkan hal tersebut secara matang," terangnya.
"Agar kemudian PT tidak dimaknai pembatasan hak rakyat berdaulat, namun memang dalam kerangka penguatan sistem kepartaian, pemilu dan presidensial," tambah dia.
