Dua prajurit TNI dari Yonif R 400/BR, Pratu Roy Vebrianto dan Pratu Dedi Hamdani gugur dalam baku tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Intan Jaya, Papua, pada Jumat (22/1/2021).
Mengenai hal tersebut, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyayangkan pemerintah yang terkesan diam atas jatuhnya kembali korban dari TNI yang sedang bertugas di Papua. Padahal adanya peristiwa tersebut menunjukkan intensitas gangguan kamtibas di Papua masih tinggi.
"Korban berjatuhan dari pihak TNI masih saja terjadi, ini seakan ada pembiaran dari pemerintah. Seingat saya bulan November lalu ada 1 personil TNI gugur, kemudian masih di bulan ini ada 1 lagi yang gugur. Ini menunjukkan intensitas gangguan kamtibmas yang masih tinggi di Papua,” kata Sukamta kepada Indozone, Senin (25/1/2021).
Maka dari itu, kata Sukamta, sudah semestinya pemerintah harus bergerak cepat menangani permasalahan di Papua agar tak ada lagi korban jiwa berjatuhan. Ia mendesak Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto segera mengambil langkah.
“Semestinya ada upaya serius mengatasi hal ini supaya tidak ada lagi korban aparat TNI-Polri dan juga warga sipil. Kami berharap Pak Menhan Prabowo segera bergerak,” tuturnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga menyoroti pendekatan pemerintah dalam mengatasi KKB yang dianggap terlalu lunak, dengan demikian kelompok separatis ini masih leluasa bergerak melakukan serangan kepada aparat keamanan dan warga sipil.
"Selama ini penanganan KKB terkesan setengah hati. Coba bandingkan dengan Operasi Tinombala di Poso yang berhasil menumpas kelompok Santoso. Dalam operasi tersebut pemerintah kerahkan satuan tempur yang punya reputasi handal seperti Brimob, Kostrad, Marinir, Raider, dan Kopassus secara bersamaan,” ujar dia.
“Hal ini yang tidak terlihat dalam upaya tangani kelompok separatis di Papua. Dugaan saya pemerintah ragu-ragu dengan langkah lebih keras karena khawatir sorotan dunia internasional yang memandang masih adanya kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua,” tambahnya.
Lebih jauh, Sukamta menyarankan pemerintah untuk dapat melakukan langkah penyelesaian masalah di Papua secara komprehensif dengan membentuk kementerian atau badan khusus soal Papua.
"Kenaikan dana Otonomi Khusus sebesar 0,25%, tidak akan berarti apa-apa jika pemerintah tidak melakukan evaluasi secara total terhadap pelaksanaan otsus dan berbagai langkah yang selama ini dilakukan. Alih-alih bisa selesaikan masalah, kenaikan anggaran bisa memperbesar peluang korupsi berjamaah,” paparnya.
Diberitakan sebelumnya, kabar duka datang dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) karena dua prajurit TNI dari Yonif R 400/BR dilaporkan tewas tertembak di Papua setelah melaksanakan salat subuh.
Kedua prajurit tersebut diidentifikasi bernama Pratu Roy Vebrianto dan Pratu Dedi Hamdani. Sementara itu, Pratu Dedi meninggal saat kontak tembak, dan Pratu Roy dihabisi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) usai melaksanakan salat subuh. Pelaku misterius penembakan terjadi di Pos Titigi Yonif Raider 400/BR di Kampung Titigi Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya, Papua Jumat, (22/1/2021).
