INDOZONE.ID - Politikus PKS Mardani Ali Sera mengomentari Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.
Pada peraturan itu, pemerintah menerbitkan aturan terkait vaksinasi COVID-19 jalur mandiri.
Melalui akun Twitter @MardaniAliSera, Rabu (3/3/2021), Mardani mengungkapkan pandangannya.
"Bismillah, pemerintah resmi merilis Permenkes No 10 Thn 2021 ttg vaksinasi mandiri yg disebut vaksinasi gotong royong. Tepatkah langkah pemerintah? Satu hal perlu diingat, secara prinsip sdh menjadi tanggung jawab negara untuk memvaksinasi seluruh masyarakat, tanpa terkecuali," tulisnya.
Bismillah, pemerintah resmi merilis Permenkes No 10 Thn 2021 ttg vaksinasi mandiri yg disebut vaksinasi gotong royong. Tepatkah langkah pemerintah? Satu hal perlu diingat, secara prinsip sdh menjadi tanggung jawab negara untuk memvaksinasi seluruh masyarakat, tanpa terkecuali.
— Mardani Ali Sera (@MardaniAliSera) March 3, 2021
Menurut Mardani, aturan tentang vaksinasi mandiri tersebut terlalu prematur. Sebab, kata dia, masih terdapat berbagai kendala yang ditemui terkait program vaksinasi gratis.
"Prgrm vaksinasi mendiri terlalu cpt jk melihat penerapanny sejauh ini, kt lihat vaksin program sj msh byk menemukan kendala. Dr mulai proses produksi vaksin Covid-19, mekanisme distribusi smp penyuntikan. PT Bio Farma pun msh kesulitan dlm mengolah bakan baku vaksin mnjd vaksin jd," tulisnya.
Prgrm vaksinasi mendiri terlalu cpt jk melihat penerapanny sejauh ini, kt lihat vaksin program sj msh byk menemukan kendala. Dr mulai proses produksi vaksin Covid-19,mekanisme distribusi smp penyuntikan. PT Bio Farma pun msh kesulitan dlm mengolah bakan baku vaksin mnjd vaksin jd
— Mardani Ali Sera (@MardaniAliSera) March 3, 2021
Mardani juga menyoroti lambannya produksi vaksin yang akan berimbas pada pendistribusiannya ke daerah-daerah.
"Jk dr segi produksi vaksin sj lambat,akn berimbas pd terhambatnya distribusi ke daerah. Pdhl msyrkt tengah menunggu utk bs melakukan vaksinasi. Blm lg rasio vaksinasi yg baru di angka 100rb per hari. Cukupkah dgn rampungnya target vaksinasi slma 1 tahun yg diinginkan pak @jokowi?" cuitnya.
Jk dr segi produksi vaksin sj lambat,akn berimbas pd terhambatnya distribusi ke daerah. Pdhl msyrkt tengah menunggu utk bs melakukan vaksinasi. Blm lg rasio vaksinasi yg baru di angka 100rb per hari. Cukupkah dgn rampungnya target vaksinasi slma 1 tahun yg diinginkan pak @jokowi ?
— Mardani Ali Sera (@MardaniAliSera) March 3, 2021
"Target 182 juta penerima,lalu dikali 2x dosis utk 2x penyuntikan. Berarti ada 1 juta orang yg hrs disuntik per harinya. Jk 100rb per hari,baru 10 tahun program vaksinasi ini selesai. Sebuah program massal memang memiliki tantangan besar yakni akurasi data yg mesti dikawal bersama," sambungnya.
Target 182 juta penerima,lalu dikali 2x dosis utk 2x penyuntikan. Berarti ada 1 juta orang yg hrs disuntik per harinya. Jk 100rb per hari,baru 10 tahun program vaksinasi ini selesai. Sebuah program massal memang memiliki tantangan besar yakni akurasi data yg mesti dikawal bersama
— Mardani Ali Sera (@MardaniAliSera) March 3, 2021
Di sisi lain, Mardani juga mengomentari penyebutan vaksin gotong royong untuk vaksinasi mandiri.
"Hal lain, istilah vaksin gotong royong sepertinya mesti diluruskan. Konsep gotong royong perlu diartikan dalam kemitraan dari pemerintah dengan swasta untuk kepentingan seluruh masyarakat. Contoh, swasta membantu melakukan vaksinasi dgn menggunakan semua layanan masyarakat," tulisnya.
Hal lain, istilah vaksin gotong royong sepertinya mesti diluruskan. Konsep gotong royong perlu diartikan dalam kemitraan dari pemerintah dengan swasta untuk kepentingan seluruh masyarakat. Contoh, swasta membantu melakukan vaksinasi dgn menggunakan semua layanan masyarakat.
— Mardani Ali Sera (@MardaniAliSera) March 3, 2021
"Artinya, semua layanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta tidak membedakan apakah swasta atau bukan swasta. Semua harus dilayani karena semua masyarakat Indonesia," sambung Mardani.
Artinya, semua layanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta tidak membedakan apakah swasta atau bukan swasta. Semua harus dilayani karena semua masyarakat Indonesia.
— Mardani Ali Sera (@MardaniAliSera) March 3, 2021
Lebih lanjut, Mardani mengingatkan pemerintah agar tidak terlibat dalam praktik korupsi vaksin.
"Terakhir, pemerintah jg hrs memastikan tdk ada korupsi vaksin. Berikan info scr rinci terkait pihak lain yg terlibat dlm pengadaan vaksin beserta realisasi anggarannya. Infokan scr berkala & dpt dipantau agar publik bs ikt terlibat mengawasi penggunaan&pengadaan anggaran Covid-19," pungkasnya.
Terakhir, pemerintah jg hrs memastikan tdk ada korupsi vaksin. Berikan info scr rinci terkait pihak lain yg terlibat dlm pengadaan vaksin beserta realisasi anggarannya. Infokan scr berkala & dpt dipantau agar publik bs ikt terlibat mengawasi penggunaan&pengadaan anggaran Covid-19
— Mardani Ali Sera (@MardaniAliSera) March 3, 2021
