Kasus hebohnya poster menolak Omnibus Law bernada provokasi tersebar dibeberapa titik di Bali namun poster itu bertuliskan BEM kampus tertentu dan salah satu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Bali. Polri sendiri pun sudah mengklarifikasi prihal poster tersebut ke pihak BEM maupun LBH.
Hal tersebut diungkapkan oleh Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Awi Setiyono. Brigjen Awi menyebut hasil klarifikasi itu menyebutkan jika BEM maupun LBH menyebut tidak membuat poster itu.
"(Poster) mengatasnamakan Aksi Nasional Bergerak Bersama Batalkan Omnibus Law bersama BEM Universitas Udayana-LBH Bali," kata Brigjen Awi kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (22/10/2020).
"Namun, setelah diklarifikasi ke BEM Universitas Udayana dan LBH Bali bahwa mereka bukan yang membuat panflet selebaran tersebut," sambung Awi.
Lebih jauh Awi mengatakan pihak hingga saat ini masih mendalami prihal kasus tersebut. Tim gabungan pun juga sudah dibentuk Polda Bali untuk mengusut kasus tersebut.
"Langkah-langkah yang diambil Polda Bali pertama, membuat tim gabungan dari Bid Reskrimum Polda Bali dan Bid Intelkam Polda Bali untuk melakukan penyelidikan dan mengungkap siapa pelaku yang telah membuat pamflet atau selebaran yang berisikan ajakan atau hasutan untuk melakukan perbuatan tindak pidana tersebut," kata Awi.
Seperti diketahui sebuah video tersebar di lini masa berisi ajakan-ajakan provokasi untuk berbuat kerusuhan. Dalih dari ajakan itu yakni menolak Omnibus Law.
Dari poster yang tersebar itu ada tulisan #BaliTidakDiam. Poster itu mengajak dan mengumpulkan massa untuk membuat aksi kerusuhan, pengerusakan bahkan penjarahan.
Poster itu juga tertulis berbagai BEM kampus. Adapula tulisan lembaga bantuan hukim di Bali yang tertulis di poster tersebut.
