Presiden Joko Widodo menilai data adalah jenis kekayaan baru negara. Jokowi menganggap data bisa lebih berharga dari salah sumber daya alam, yakni minyak karena kedaulatan bangsa bisa dipertaruhkan.
Jokowi menilai telah marak kejahatan siber termasuk penyalahgunaan data. Penggunaan teknologi yang keliru dianggap bisa merusak keadaban bangsa, serta membahayakan persatuan dan kesatuan negara.
"Data lebih berharga dari minyak karena itu kedaulatan data harus diwujudkan. Hak warga negara atas data pribadi harus dilindungi," kata Jokowi ketika Pidato Kenegaraan dalam sidang bersama DPR-DPD, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Jokowi kemudian bakal menyiapkan regulasi terkait perlindungan data. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu ingin melindungi kepentingan bangsa dan negara.
"Regulasi harus mempermudah rakyat mencapai cita-citanya. Regulasi harus memberikan rasa aman dan harus memudahkan semua orang untuk berbuat baik, mendorong semua pihak berinovasi menuju Indonesia maju," tutur Jokowi.
Jokowi tengah bersiap berpidato soal RUU APBN Tahun Anggaran 2020 disertai nota keuangan dan dokumen pendukungnya, dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2019-2020, di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
