Presiden Joko Widodo mencanangkan pembangunan infrastruktur di kawasan destinasi super prioritas dipercepat sehingga bisa dipromosikan pada 2020.
Pemerintah telah menganggarkan Rp9,32 triliun untuk 5 destinasi super prioritas dengan rincian; Danau Toba Rp2,2 triliun, Borobudur Rp2,1 triliun, Labuan Bajo Rp6,3 triliun, Mandalika Rp1,9 triliun. dan Likupang Rp47,82 miliar.
Mencapai target tersebut, pemerintah Indonesia akan menawarkan super deduction tax kepada investor pariwisata di 5 destinasi super prioritas sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan investasi.
Pariwisata diklaim menjadi salah satu sektor andalan untuk mewujudkan investasi penanam modal. Paling tidak, pemerintah memproyeksikan pada tahun 2020-2024 mencapai Rp5.745,3 triliun dengan rata-rata pertumbuhan 11,7 persen per tahun.
Deputi Bidang Perencanaan Badan Koordinasi Penanam Modal (BKPM) Ikmal Lukman menjelaskan, komitmen pemerintah untuk meningkatkan gairah iklim investasi pariwisata tercermin dari sejumlah reformasi kebijakan.
Beberapa kebijakan tersebut, lanjut ia, seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pelayanan perizinan 3 jam, dan fasilitas jalur hijau.
“Pada kesempatan ini BKPM menawarkan kepada para investor kemudahan penanaman modal langsung di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)," kata Ikmal Lukman.
Ia memastikan, investor yang ingin berinvestasi di KEK dapat langsung mendirikan bangunan tanpa memerlukan perizinan awal. Mereka cukup melakukan post audit serta memenuhi salah satu syarat yaitu lokasi harus sesuai peruntukan (RDTR).
Selain itu, para pelaku industri pariwisata dapat memanfaatkan kebijakan super deduction tax dalam mempersiapkan SDM pariwisata yang kompeten.
“Para investor juga bisa menggunakan kebijakan super deduction tax ini untuk mendorong terciptanya SDM unggul di bidang pariwisata,” kata Ikmal Lukman.
