Sri Sultan Hamengku Buwono X yang merupakan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), memang mempertimbangkan kebijakan "lockdown".
Namun, lockdown hanyalah pilihan terakhir apabila tidak ada cara lain untuk menekan lonjakan kasus COVID-19 di provinsi DIY.
"Itu pilihan terakhir," ujar Sri Sultan HB X, Senin (21/6/2021).
Saat ini, kebijakan yang diterapkan di Yogyakarta untuk mengendalikan penularan Covid-19 adalah perpanjangan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro melalui Ingub yang telah diteken pada 15 Juni 2021.
Menurut dia, lockdown memiliki konsekuensi yang tidak mudah karena pemerintah harus mengganti biaya hidup seluruh warga selama kebijakan itu diterapkan, sehingga opsi tersebut tidak mungkin ditempuh saat ini.
"Enggak ada kalimat 'lockdown'. Saya enggak kuat 'ngeragati' (membiayai) rakyat se-Yogyakarta," ucap Sultan.
Lockdown artinya seluruh kegiatan masyarakat di luar rumah ditiadakan. Aktivitas ekonomi di luar rumah harus ditutup, kecuali apotek atau pusat perbelanjaan.
"Yang lain tutup. Pemerintah (harus) ganti duwit (uang) masyarakat untuk makan. Lha kalau kita kan enggak kuat," kata dia lagi.
Wacana lockdown sempat dilontarkannya agar warga lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan serta mengurangi mobilitas.
"Kita kan enggak sampai di sana, dalam arti ingin membangun bagaimana masyarakat tumbuh kesadaran. Bagaimana dengan kenaikan pandemi ini mau toleransi sama orang lain," katanya.
Sultan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan di DIY tetap sejalan dengan pemerintah pusat, yakni menyeimbangkan aspek ekonomi dengan kesehatan.
Ia meyakini tidak ada warga DIY yang tidak paham dengan pentingnya protokol kesehatan, khususnya kedisiplinan memakai masker serta menghindari kerumunan untuk mencegah penularan.
"Wong sudah satu setengah tahun (pandemi) kok tidak tahu," kata dia.
Seiring tingginya kasus penularan di DIY, ia meminta bupati/wali kota menambah kamar untuk penanganan Covid-19 hingga level kelurahan.
