Krisis Minyak Goreng dan Kedelai, INDEF: Rakyat Lapar, Bisa Kacau!

- Kamis, 24 Februari 2022 | 23:05 WIB
Warga antre membeli minyak goreng saat operasi pasar di Kawasan Rumah Susun Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (24/2/2022). (ANTARA FOTO/Feny Selly)
Warga antre membeli minyak goreng saat operasi pasar di Kawasan Rumah Susun Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (24/2/2022). (ANTARA FOTO/Feny Selly)

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memandang Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto tak tanggap dalam mengkonsolidasikan kebijakan pangan dan hilirisasi sawit. Ini tecermin dari berlarut-larutnya krisis minyak goreng dan melambungnya harga kedelai saat ini.

“Harusnya Kemenko Perekonomian bisa mengoordinasikan dan mengondisikan kementerian terkait agar tidak ada kelangkaan minyak goreng dan kedelai sehingga harganya naik," ucap Direktur Program INDEF, Esther Sri Astuti dalam keterangannya, Kamis (24/2/2022).

Padahal, menurut Ester, Kemenko Perekonomian dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sudah memiliki kajian terkait minyak goreng dan kedelai.

Baca juga: Rusia Perangi Ukraina, Sekjen PBB: Putin, Demi Kemanusiaan Bawa Pulang Pasukan Anda

Dia mengatakan, Menko Airlangga semestinya mengambil langkah strategis dan terukur dalam mengatasi masalah ini. Sehingga, tidak membuat masyarakat gundah.

"Kalau ini dibiarkan terus-menerus akan bahaya. Rakyat lapar, maka kemungkinan chaos (kekacauan) bisa terjadi. Historically, Presiden Soekarno dan Soeharto lengser karena krisis," tegasnya mengingatkan.

Ester menerangkan, kelangkaan minyak goreng sejak Oktober 2021 dan mahalnya harga kedelai belakangan ini karena komoditi itu hanya dikendalikan beberapa pemain. Masalah yang sekarang terjadi pun bukanlah pertama kali di Indonesia. Dengan demikian, pasar kedelai dan minyak goreng oligopoli.

"Ketika ada pemicu sedikit, harga sawit meningkat dan penggunaan sawit dibatasi untuk biodiesel dan produsen sawit jika mau ekspor harus diolah dulu, pasti kondisi ini lebih mudah dimainkan oleh produsen minyak goreng. Seharusnya hal ini bisa dipelajari dan dikendalikan," bebernya.

Sementara pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah berpendapat, kegagalan pemerintah dalam menangani masalah strategis di bidang pangan dan olahan sawit karena kebijakan yang ditelurkan cenderung pro pengusaha.

"Tentu pemerintah dalam hal ini ngasih kebijakan pro pengusaha, kira-kira begitu itu penyebabnya," ucapnya.

Artikel Menarik Lainnya:

 

Halaman:

Editor: Fahmy Fotaleno

Tags

Rekomendasi

Terkini

X