The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

PDIP: Perlu Tidaknya Posisi Jubir Merupakan Ranah Presiden
Presiden Joko Widodo mengunjungi kawasan Puncak Waringin usai meresmikan kawasan tersebut di Labuan Bajo. (ANTARA FOTO/Setpres/Agus Suparto)
News

PDIP: Perlu Tidaknya Posisi Jubir Merupakan Ranah Presiden

Mutlak kebijakan Presiden.

Selasa, 26 Oktober 2021 17:18 WIB 26 Oktober 2021, 17:18 WIB

INDOZONE.ID - Posisi juru bicara (Jubir) Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang kosong pasca ditinggal Fadjroel Rachman diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk Republik Kazakhstan merangkap Tajikistan. PDIP memandang perlu ada atau tidaknya posisi tersebut diisi adalah sepenuhnya hak dari Presiden Joko Widodo (Jokowi)

“Ada tidaknya Jubir Presiden merupakan bagian dari ranah kebijakan Presiden (Jokowi) tentang perlu tidaknya posisi tersebut,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan, Selasa (26/10/2021).

Hanya saja Hasto memandang sekiranya Presiden Jokowi dapat mengangkat jubir yang benar-benar memahami keseluruhan suasana batin dari Kepala Negara.

“Maka jubir tersebut harus benar-benar memahami keseluruhan suasana kebatinan Presiden. Sehingga mampu memberikan penjelasan ke publik tentang hal ikhwal keputusan strategis Presiden maupun mengungkapkan berbagai hal terkait kebijakan Presiden terhadap berbagai persoalan bangsa dan negara,” jelas Hasto.

Namun dalam banyak hal, kata Hasto, Presiden Jokowi juga memerlukan sosok jubir yang secara cepat bisa melakukan komunikasi politik. Kemudian menjelaskan ke rakyat terhadap kebijakan Presiden di dalam merespon suatu persoalan bangsa.

“Komunikasi politik Presiden tidak bisa dilakukan dengan mengarang lagu atau menulis buku tebal, namun harus dilakukan proporsional, efektif dan menyentuh hal-hal yang bersifat strategis,” ucap Hasto.

Namun apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengangkat jubir, maka bisa saja Menteri-Menteri bisa sekaligus bertindak menjadi jubir Prsesiden sesuai dengan bidangnya.

“Hal ini dimungkinkan mengingat menteri sebagai pembantu presiden adalah sosok yang menguasai hal ikhwal kementrian yang dipimpinnya. Menteri adalah pemerintahan dalam pengertian sehari-hari,” tandas Hasto.

Artikel Menarik Lainnya:

TAG

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU

JOIN US
JOIN US