Anggap Bukan Sesuatu yang Haram, Bahlil Sebut Penundaan Pemilu Baik untuk Investasi

- Kamis, 31 Maret 2022 | 08:45 WIB
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. (Dok. Kementerian Investasi-BKPM)
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. (Dok. Kementerian Investasi-BKPM)

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia kembali menyinggung mengenai penundaan Pemilu 2024. Di mana dia menyebut jika penundaan pemilu dilaksanakan secara komprehensif dan sesuai undang-undang maka akan berdampak baik bagi investasi.

"Dari sisi investasi, pengusaha butuh kepastian, stabilitas politik. Nah kalau wacana penundaan bisa dilakukan secara konprehensif daan dalam mekanisme undang-undang, dalam pandangan saya itu akan bagus untuk investasi," ujar Bahlil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/3/2022).

Ditekankan Bahlil, penundaan pemilu bagi dunia investasi harus sesuai dengan mekanisme dan tata kelola negara.

"Tapi sesuai dengan mekanisme dan tata kelola negara," urai dia.

Baca juga: Harga Minyak Goreng Mencekik Rakyat, Wapres Ma’ruf Amin ke Ponorogo Didemo!

Selain itu, Bahlil berujar terkait wacana penundaan pemilu bukanlah sesuatu yang haram. Tapi kembali lagi dia menyerahkan bilamana semua proses itu berada di tangan parlemen.

"Ini parlemen, lembaga demokrasi, orang mau cerita apa saja boleh termasuk penundaan pemilu, jangan diharamkan, menurut saya sesuatu pemikiran yang konstruktif untuk kebaikan bangsa dan negara termasuk penundaan pemilu," tegas Bahlil.

"Itu wajar-wajar saja tinggal bagaimana proses di parlemen bagaimana boleh atau tidak monggo diselesaikan disini, jangan bagaimana memisahkan diri dari publik indonesia saja," tambahnya.

Sebelumnya wacana penundaan pemilu 2024 yamng dikemukan oleh Bahlil bukan lah yang pertama. Di mana sewaktu itu Bahlil menyebut jika rata-rata pelaku usaha berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 ditunda. Hal ini tak lepas dari pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

"Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik,"kata Bahlil dalam paparan survei, Minggu (9/1/2022).

Artikel Menarik Lainnya:

Editor: Fahmy Fotaleno

Tags

Rekomendasi

Terkini

Motor Kepeleset, Dua Jambret Ditangkap di Monas

Senin, 18 Maret 2024 | 14:10 WIB

Fotokopi KTP Tidak Berlaku Lagi, Ini Penggantinya

Sabtu, 16 Maret 2024 | 18:05 WIB
X