Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) siap menjawab tantangan yang diberikan Presiden Joko Widodo, terkait penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law.
Jokowi mengatakan ada 82 undang-undang yang harus segera disederhanakan. Presiden pun berharap Puan Maharani dan jajarannya menyelesaikan omnibus law terkait cipta lapangan kerja dan perpajakan, maksimal tiga bulan sejak Desember 2019.
Jokowi berjanji akan memberikan apresiasi sangat tinggi kepada DPR untuk menyelesaikan secara cepat RUU omnibus law yang sebentar lagi akan diajukan ke DPR.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun siap memberikan dua jempol buat DPR, bila menyelesaikan RUU tersebut dalam 100 hari semenjak diajukan pemerintah ke DPR.
"Saya pikir apa yang disampaikan Presiden bukan hal mustahil. Ya kita siap kawal, bukan hanya Gerindra banyak fraksi siap kawal," kata Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, di Gedung DPR RI Jakarta, Jum'at (17/1/2020).
Untuk mencapai hal tersebut tentunya ada syarat dan komitmen bersama antara pemerintah dan DPR dalam pembahasannya.
"Sepanjang semua pihak beritikad baik untuk kemudian menjalankan omnibus law cipta lapangan kerja itu dan kemudian sosialisasi yang baik dengan pihak terkait," ungkapnya.
DPR juga akan melakukan sosialisasi dan megambil masukan dari masyarakat terkait RUU tersebut karena merupakan bagian tak terlepaskan dari proses legislasi.
"Belajar dari hal lalu, DPR akan banyak membuka komunikasi dengan seluruh lapisan masyarakat yang berkepentingan dengan UU yg akan kita jalani tersebut," ujarnya.
