Pemerintah Hentikan Alokasi Dana Untuk 4 'Desa Hantu' Sejak 2017
Ilustrasi desa hantu/fantasygrounds.com
News

Pemerintah Hentikan Alokasi Dana Untuk 4 'Desa Hantu' Sejak 2017

Rizka
Kamis, 07 November 2019 14:57 WIB 07 November 2019, 14:57 WIB

INDOZONE.ID - Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bantuan alokasi dana desa (ADD) kepada desa 'hantu' sudah berhenti sejak 2017.

Desa hantu merupakan sebutan untuk desa (wilayah) tanpa penduduk yang mendapatkan kucuran dana desa dari pemerintah pusat. Desa ini tercatat dan didaftarkan oleh pemerintah daerah demi mendapatkan anggaran dana desa.

Pemberhentian alokasi dana desa tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Nata Irawan usai rapat kerja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Nata Irawan
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Nata Irawan. ANTARA/Abdu Faisal

"Kami sudah konfirmasi dengan Bupati, (dana) itu tidak digelontorkan kepada empat desa tadi dan ditahan sejak tahun 2017," ujar Nata di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/11).

Adapun pembentukan desa 'hantu' diketahui ada melalui pendaftaran yang disampaikan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2012 tentang pendefinitifan desa-desa di Konawe, Sulawesi Tenggara.

"Sementara, usul (pembentukan desa) itu sudah ada disampaikan melalui Perda itu tahun 2011," ujar Nata.

desa
photo/Ilustrasi/ANTARA/Indriani

Untuk persetujuan Kemendagri tentang desa 'hantu' tersebut didasarkan pertimbangan pendaftarannya melalui Perda, serta dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam peraturan Pasal 116 UU Desa mengatakan bahwa desa yang ada sebelum UU Nomor 6 tahun 2014 berlaku, tetap diakui sebagai desa.

"Kami dari Kementerian Dalam Negeri pikir, masa sudah ditetapkan dalam Perda kemudian kami tolak? Kan tidak mungkin," kata Nata.

Empat Desa Fiktif di Konawe, Sulawesi Tenggara

Dalam perjalanannya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima pengaduan dari masyarakat tentang tidak adanya pelayanan masyarakat di 'desa hantu' tersebut.

desa
Ilustrasi/ANTARA FOTO/Risky Andrianto

"KPK menyampaikan kepada kami. Ketika itu disampaikan oleh pimpinan KPK, ada 56 desa fiktif. Lalu kami verifikasi melalui data maupun observasi on the spot di lapangan," ujar Nata.

Sebelumnya, Kemendagri telah menerjunkan tim ke provinsi Sulawesi Tenggara pada 15-17 Oktober 2019 untuk mengecek keberadaan 'desa hantu' tersebut. Tim observasi Kemendagri juga sudah berkomunikasi dengan Bupati Konawe untuk menanyakan keberadaan 'desa hantu' itu.

"Setelah kami verifikasi yang dinyatakan fiktif sebenarnya ada empat (desa)," kata Nata.

Adapun nama-nama keempat 'desa hantu' tersebut ialah desa Larehoma di Kecamatan Anggaberi, desa Wiau di Kecamatan Routa, desa Arombu Utama di Kecamatan Latoma serta desa Napooha di Kecamatan Latoma.

dana desa
Ilustrasi/Presiden Joko Widodo meninjau pemanfaatan dana desa di Tuban, Jawa Timur, Senin (28/11/2018) | Dok. Biro Pers Sekretariat Kepresidenan

Ketika ditanyai terkait alasan bisa ada 'desa hantu' tersebut, Nata mengatakan karena adanya Perda yang sebenarnya tidak menetapkan desa-desa tersebut. Ia mensinyalir ada kekeliruan dalam Perda tersebut.

"Nomor dan tanggal yang sama sudah pernah diusulkan melalui Perda tersebut, tapi bukan untuk pemekaran desa," tambah Nata.

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Rizka
Rizka

Rizka

Editor
ARTIKEL LAINNYA
LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU