Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, membantah isu desa fiktif atau siluman yang diungkap Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Abdul Halim tidak setuju adanya desa siluman. Dia pun menegaskan tidak menemukan data dari Kemendes PDTT terkait desa fiktif yang aktif menerima dana desa.
"Kemudian dana desa tidak digunakan untuk membangun, itu tidak ada," kata Abdul Halim di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/11).
Abdul Halim juga menegaskan akan mengklarifikasi lebih dulu soal wacana Kementerian Keuangan, yang ingin membekukan dana desa sebagai imbas desa fiktif tersebut.
"Saya klarifikasi dulu. Saya belum bisa komentar karena belum mendengar Bu Menteri (Sri Mulyani) bilang begitu," jelas Abdul Halim.
Sebelumnya, Komisi V DPR mencecar Mendes PDTT Abdul Halim soal desa fiktif pada rapat kerja di Gedung DPR, Jakarta, Selasa ini.
Anggota Komisi V DPR, Fraksi Demokrat, Irwan meminta penjelasan Abdul yang menyanggah pernyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, terkait desa fiktif.
"Ini sangat penting kenapa? Karena saya melihat pembangunan desa ini betul-betul menunjukkan bagaimana keadilan bagi rakyat Indonesia. Inilah bukti ekonomi kerakyatan, ekonomi gotong royong yang selalu dicanangkan Presiden Jokowi," kata Irwan. (MA)
