Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Staf Khusus milenial Presiden Joko Widodo (Jokowi), Andi Taufan Garuda Putra mengundurkan diri terkait surat berkop Sekretariat Kabinet kepada camat agar mendukung relawan PT Amartha Mikro Fintek menanggulangi virus corona (Covid-19).
"Dalam demokrasi yang mapan, pejabat publik mengundurkan diri karena kesalahan adalah hal biasa. Mungkin Mas Taufan bisa memberi contoh, membuat tradisi baru, dengan kesadaran pribadi mau mengundurkan diri," kata Ketua DPP PSI, Isyana Bagoes Oka di Jakarta, Rabu (15/4/2020).
Isyana menyebutkan, Taufan sendiri merupakan CEO PT Amartha dan dalam surat permintaan kepada camat tersebut, atribusinya sebagai Staf Khusus Presiden. Sehingga hal tersebut menimbulkan pertanyaan di publik.
"Ada konflik kepentingan dalam surat yang tidak seharusnya dilakukan seseorang yang memiliki jabatan sangat penting," ujarnya.
Belakangan, sambung Isyana, yang bersangkutan sudah meminta maaf. Akan tetapi, permintaan maaf yang juga lewat surat itu sendiri lebih terkesan sebagai permohonan maaf pribadi bukan atas jabatan yang diembannya saat ini.
"Memang mas Taufan sudah meminta maaf tapi tidak menggunakan kop surat yang sama, yaitu Sekretariat Kabinet. Juga di bawah tanda tangan dan nama hanya bertuliskan email pribadi," tambahnya.
Ia menegaskan, dalam situasi sulit sekarang, para pembantu presiden diharapkan tidak menambah sulit posisi Jokowi. Setiap langkah dan pernyataan harus terukur dan bisa dipertanggungjawabkan.
Sebagaimana diketahui, dalam surat kepada para camat tertanggal 1 April itu, program Kerja Sama Sebagai Relawan Desa Lawan Covid-19 akan dijalankan untuk area Jawa, Sulawesi, dan Sumatera.
Kerja sama yang dimaksud mencakup edukasi Covid-19 dan pendataan kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) Puskesmas.
