Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengungkapkan hingga kini tidak ada kantor akuntan yang bersedia mengaudit laporan keuangan dari penyelenggaraan Formula E.
Hal tersebut terungkap dalam rapat pembahasan terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (P2APBD) Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2021 yang digelar pekan lalu.
"Dalam rapat evaluasi P2APBD minggu lalu, jelas terungkap bahwa audit tidak kunjung dilaksanakan dengan alasan tidak ada Kantor akuntan yang baik yang bersedia mengaudit," ucap Gilbert kepada awak media, Rabu, (7/9/2022).
Oleh sebab itu, seiring dengan dipanggilnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat membuat jelas anggaran yang digelontorkan untuk perhelatan tersebut.
Baca Juga: Dipanggil KPK Terkait Dugaan Korupsi Formula E, Anies Bawa Tas Jinjing! Apa Isinya?
Pasalnya, Gilbert menilai banyak hal yang dilakukan tidak transparan oleh Jakpro. Salah satunya adalah hasil negoisasi ulang yang dilakukan BUMD dengan pihak Formula E Operation (FEO) terkait commitment fee.
"Lalu, adanya tambahan bayaran (commitment fee) Rp90 miliar juga tidak pernah dibuka dalam rapat. Banyak sekali penyelewengan wewenang dalam pelaksanaan Formula E," ungkapnya.
Diketahui, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut, pihaknya hanya ingin mendengarkan pertanggungjawaban Anies sebagai orang nomor satu di DKI Jakarta pertanggungjawabannya usai pelaksanaan Formula E. Pasalnya, ajang tersebut sudah terlaksana pada awal Juni 2022.
"Awalnya seperti apa misalnya? tawaran dari mana? kemudian direncanakan? kemudian penganggarannya? kemudian pelaksanaannya sampai dengan pertanggungjawabannya," kata Alex, Rabu (7/9/2022).
