Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, menggelar pertemuan bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas RI, Suharso Monoarfa di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (24/11/2022)
Menurut Heru, pertemuan tersebut untuk melakukan diskusi terkait rencana tata ruang serta berbagai masukan untuk Jakarta ke depan setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota.
"Kami ada pembahasan dengan Bappenas RI terkait dengan Jakarta ke depan, serta membahas rencana tata ruang wilayah, dan tentu harus bersinergi dengan Bappenas," ujar Pj Gubernur DKI Jakarta.
Heru menyatakan, dalam pertemuan tersebut juga terdapat berbagai masukan yang bagus mengenai tata kota dan pertumbuhan ekonomi.
"Ini adalah berbagai masukan yang bagus, antara lain agar DKI Jakarta tata kotanya tetap berjalan dengan baik, ekonomi tumbuh, dan tentunya menuju Jakarta yang lebih dinamis," sambung Heru
Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Terkait Ibu Kota Negara oleh DPR RI beberapa waktu lalu.
Dalam UU tersebut Pemprov DKI Jakarta diminta oleh Pemerintahan Pusat untuk menentukan proses perencanaan pembangunan masa depan Jakarta.
Baca Juga: Sudirman Said Mundur dari Komisaris Utama Transjakarta, Ini Kata Pj Gubernur DKI Jakarta
Oleh karena itu menurut Heru, Kepala Bappenas RI, Suharso Monoarfa juga memberikan arahan untuk mempercepat dalam kegiatan ekonomi pembangunan.
"Di samping itu, Pak Menteri memberikan arahan untuk mempercepat kegiatan ekonomi pembangunan. Dan yang terakhir kami diminta untuk membuat tim-tim kecil untuk bisa membahas detail tata ruang selanjutnya," tambah Heru
Sementara itu, Menteri Bappenas RI, Suharso Monoarfa menjelaskan pihaknya bersama Pemprov DKI Jakarta tetap jalin koordinasi dalam memikirkan nasib Jakarta setelah tidak menjadi Ibu Kota.
Hal ini berkaitan dengan menjawab semua kekhawatiran akibat dampak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) karena pusat kegiatan birokrasi akan berpindah lokasi di IKN yang baru, di Kalimantan Timur.
"Segala kegiatan di luar pemerintahan pusat akan tetap menjadi milik Jakarta. Bahkan harus ditumbuhkembangkan sedemikian rupa, di mana Jakarta tetap menjadi salah satu pusat pertumbuhan yang menjadi sesuatu yang harus dipertahankan baik dari pemerintahan daerah, maupun pemerintahan pusat," Suharso.
Baca Juga: Pj Gubernur DKI Jakarta: Normalisasi Kali Ciliwung Masih Terkendala Pembebasan Lahan
