Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menanggapi pernyataan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut operasi tangkap tangan (OTT) tidak baik untuk citra Indonesia.
Ali menjelaskan, cara kerja pemberantasan korupsi oleh KPK tidak hanya berfokus pada upaya penindakan saja. Dia menekankan, pemberantasan korupsi juga dilakukan melalui kerja-kerja yang terukur secara holistik.
“Cara kerja pemberantasan korupsi oleh KPK tentu tidak hanya fokus pada upaya penindakan saja tapi diselesaikan dengan kerja-kerja terukur secara holistik,” kata Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu (21/12/2022).
Baca Juga: Soal Wakil Ketua DPRD Jatim Kena OTT, KPK Bilang Begini
Ali mengungkapkan, agenda pemberantasan korupsi tidak berhenti saat KPK melakukan OTT saja. Setelahnya, ada upaya pencegahan yang dilakukan lembaga antirasuah dalam rangka langkah antisipatif.
“KPK segera bergegas melakukan berbagai upaya pencegahan ataupun pendekatan pendidikan antikorupsinya,” tutur Ali.
Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan KPK, diungkapkan Ali, salah satunya melalui aplikasi Monitoring Center for Prevention (MPC).
Ali mencontohkan, KPK pernah melalukan OTT terhadap kepala daerah lantaran menerima suap terkait modus perizinan, pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, maupun pengelolaan anggaran. Dalam operasi senyap itu, jelas Ali, juga dibarengi dengan pendampingan dan pengawasan terhadap kepala daerah.
“KPK intens melakukan pendampingan kepada seluruh pemerintah daerah, baik pada eksekutif maupun legislatifnya. Diantaranya melalui instrumen Monitoring Centre for Prevention (MCP),” jelasnya.
Selain itu, lanjut Ali, KPK juga melakukan identifikasi terhadap titik rawan korupsi di pemerintah daerah (Pemda) melalui Survei Penilaian Integritas (SPI).
“Dari temuan itu, KPK kemudian mendorong dan memonitor upaya-upaya pencegahannya, agar tidak terjadi tindak pidana korupsi di wilayah maupun di sektor tersebut,” ungkapnya.
Dalam modusnya, kata Ali, kepala daerah tidak melakukan praktik-praktik korupsi seorang diri, tetapi kerap bermufakat dengan para pelaku bisnis. Oleh karena itu, KPK pun melakukan intervensi pencegahan korupsi bagi para pelaku usaha.
“Agar mereka punya komitmen sama dalam menerapkan bisnis yang jujur, bebas suap, sehingga terwujud iklim usaha yang sehat dan sportif,” tandas Ali.
“Sehingga tidak ada lagi permufakatan jahat untuk mendapatkan proyek-proyek di pemerintah daerah,” imbuhnya.
