DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menemui DPP Partai Golkar. Pertemuan tersebut digadang-gadang sebagai sinyal PSI akan masuk ke dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang berisikan Partai Golkar, PPP dan PAN.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra menilai kunjungan PSI ke DPP Golkar sebagai upaya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dalam menghimpun berbagai kekuatan politik.
"Sebagai partai menengah yang tidak dominan, Golkar dan KIB akan menarik kekuatan dengan banyak sumber, termasuk dengan partai non parlemen sekalipun," ujar Dedi di Jakarta, Rabu (24/8/2022).
Menurut Dedi, pertemuan itu juga untuk menunjukkan peran Airlangga dalam lobi politik terkait upaya pencapresan Airlangga pada Pilpres 2024.
“Orientasinya agar Airlangga Hartarto terlihat yang paling menonjol, dan mudah lakukan lobi politik dukungan pencapresannya," ucap Dedi.
Dedi berujar bawah lobi politik untuk pencapresan Airlangga menjadi sebab utama silaturahmi tersebut. Karena PSI dinilai punya basis pemilih yang berbeda dengan Golkar, sehingga tidak ada kekhawatiran akan terjadi tumpang tindih.
"Pertemuan Golkar-PSI dalam rangka itu. Sekurangnya PSI punya daya propaganda, dan pemilih yang terbatas, tidak berbaur dengan pemilih partai lain, semisal kelompok milenial, sehingga memungkinkan bisa menambah suara koalisi dan tidak tumpang tindih dengan pemilih Golkar," tuturnya.
Baca Juga: Parpol di Indonesia Dinilai Pragmatis! Koalisi Cenderung Masih Main Lirik
Kemudin Dedi mengatakan, kedekatan Golkar dan PSI juga mempunyai keuntungan lain. Dalam konteks Pilpres 2024, kecil kemungkinan PSI akan berkeras mengajukan nama cawapres. Sehingga hal itu menjadi keuntungan bagi Golkar jika KIB tidak berjalan harmonis.
"Selain itu, PSI tidak mungkin mengajukan cawapres. Itu juga baik bagi KIB utamanya Golkar. Karena jika terjadi perpecahan di KIB, maka situasi tawar menawar dengan mitra koalisi masih tetap bisa berjalan," ungkap Dedi.
Terpisah, Peneliti utama dari Indikator Politik Indonesia, Kennedy Muslim dengan sistem ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (Pres-T) 20 persen, suara partai non parlemen tidak terpakai, namun akan strategis jika bisa dikumpulkan.
“Tentu peran mereka tetap strategis karena bagaimanapun untuk membangun perahu besar, untuk mengusung capres dan cawapres tentu akan menambah suara,” katanya.
Formasi KIB, dua partai islam dan satu partai nasionalis, bisa mendapatkan keuntungan dari pemilih partai lain. Misalnya, PSI memiliki pemilih berbasis anak muda, ini adalah daya tambah terkait dengan kepentingan elektoral nantinya.
Namun dalam menentukan koalisi mana yang akan mereka dekati, partai non parlemen harus memperhatikan kesamaan karakter dulu kemudian capres dan cawapresnya.
