Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang identik dengan kebijakannya yang banyak dinilai orang sedikit 'nyeleneh', diaplikasikan juga dalam mengangkat menteri diperiode keduanya dari kalangan milenial dan profesional untuk berada di posisi strategis.
Hal tersebut menuai respon positif masyarakat. Walaupun begitu pengangkatan beberapa menteri tetap menciptakan pertanyaan publik, seperti pengangkatan Prabowo Subianto yang merupakan kompetitornya pada Pemilihan Presiden tahun 2014 dan 2019 sebagai Menteri Pertahanan.
"Ini dianggap sebagai upaya menjinakkan oposisi dan bagi-bagi kue kekuasaan, (seperti) Pengangkatan Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri hingga pengangkatan Fachrul Razi sebagai Menteri Agama walaupun dirinya memiliki latar belakang militer," ucap Pengamat Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio saat dihubungi Indozone, Jum'at (31/1/2020).
Bukan hanya Jokowi, Menteri-menteri yang diangkatnya pun tak ayal mengeluarkan kebijakan yang 'nyeleneh' juga. Beberapa ini di antaranya:
1. Menteri BUMN, Erick Thohir
Erick Thohir dianggap membuat terobosan karena mengangkat Basuki Tjahja Purnama (Ahok) sebagai Komisaris Pertamina. Kebijakan Erick Thohir dianggap tepat, karena menempatkan orang yang tegas dan kompeten untuk memperbaiki birokrasi pada salah satu BUMN yang mestinya bisa jadi tulang punggung Indonesia. Kendati demikian, pengangkatan Ahok juga menuai kontra.
"Penunjukan ini juga menimbulkan penolakan karena status Ahok yang pernah menjadi terdakwa kasus penistaan agama," ungkap Hendri.
Erick Thohir juga banyak dipuji karena berani melakukan perombakan besar-besaran pada jajaran direksi BUMN lainnya. Erick menempatkan banyak orang yang dianggap memiliki trek rekor yang bersih untuk duduk dalam direksi BUMN.
Langkahnya ini dianggap sebagai bagian dari usaha perbaikan untuk BUMN yang belakangan banyak disorot karena kinerja yang cenderung menurun.
2. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito diawal menjabat sempat meminta sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung dikaji ulang. Tito menilai, Pilkada langsung tidak memiliki dampak yang berarti bagi demokrasi Indonesia serta memunculkan masalah baru.
Dia mengusulkan membuat sistem Pilkada asimetris. Wacana yang dilontarkan Tito menuai kritik oleh akademisi, politisi dan pemerhati demokrasi, karena dianggap akan memundurkan demokrasi Indonesia beberapa langkah ke belakang.
3. Menteri Agama, Fachrul Razi
Menteri Agama (Menag) dari latar belakang militer ini juga menuai kontroversi, karena mewacanakan pelarangan menggunakan niqab atau cadar di lingkungan instansi pemerintah demi alasan keamanan.
Fachrul menilai niqab dan cadar bukan merupakan perangkat wajib bagi pemeluk agama Islam. Penerapan wacana yang dilontarkan oleh Fachrul Razi dianggap akan merampas hak asasi pemeluk agama Islam, yang meyakini penggunaan atribut niqab dan cadar.
Akibat hal ini, Fachrul Razi mendapatkan kecaman tidak hanya dari kalangan muslim, tetapi juga dari aktivis HAM.
4. Menteri Pendidikan dan Budaya, Nadiem Makariem
Eks CEO Gojek ini juga menuai kritik. Misalnya gaya busana kasual Mas Menteri yang menggunakan batik pada acara pelantikan rektor Universitas Indonesia. Hal itu menuai perdebatan.
