Pemerintah India terus meningkatkan pengamanan dan menutup saluran internet di berbagai tempat pada Selasa (24/12), sementara anggota partai yang berkuasa merencanakan pawai untuk mendukung peraturan baru sekalipun ada proses di seluruh negeri itu.
Pejabat Kementerian Dalam Negeri India mengatakan bahwa pemerintah mengharapkan semua pejabat keamanan negara agar bertugas pada Malam Natal dan sepanjang pekan liburan.
"Kami mau polisi mencegah meletusnya kerusuhan tapi kami juga menyadari bahwa situasi tak terkendali, sehingga pasukan paramiliter akan dikerahkan di pasar dan ruang publik," kata seorang pejabat senior keamanan di New Delhi, sebagaimana dikutip Reuters, Selasa (24/12).
Sedikitnya 20 pawai untuk mendukung dan menentang peraturan baru tersebut dijadwalkan diselenggarakan di berbagai kota untuk memprotes dari kedua pihak untuk memperoleh dukungan di media sosial agar warga keluar pada hari Natal dan Tahun Baru.
Peraturan Amandemen Kewarganegaraan (CAA) bertujuan mempercepat pemberian kewarganegaraan buat orang Hindu, Parsi, Sikh, Buddha, Jain dan Kristen yang tertindas dan datang ke India sebelum 31 Desember 2014, dari negara yang mayoritas warganya beragama Islam --Afghanistan, Bangladesh dan Pakistan.
Pengesahan peraturan pada 11 Desember menyulut demonstrasi di Negara Bagian Assam, India Timur --tempat pemrotes khawatir peraturan itu akan membuat migran ilegal dari Bangladesh menjadi sah.
Para pengkritik menyatakan peraturan tersebut membedakan orang Muslim dan menjadi bagian dari agenda nasionalis Perdana Menteri Narendra Modi. Namun, pemerintah membantah itu.
Para pegiat yang menentang peraturan tersebut mengatakan mereka berusaha mempertahankan momentum dan mencari cara untuk menghindari penindasan polisi dan pemutusan internet.
Sedikitnya 21 orang telah tewas sejak peraturan itu disahkan dalam protes yang merupakan penentang besar pertama terhadap agenda peraturan Modi sejak partainya meraih kemenangan besar tahun ini.
